Revisi UU ASN, Ali Kham: Jangan Tunggu Kami Pensiun

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Ketua Ikatan Guru Honorer Kawasan Timur Indonesia, Ali Kham meminta pemerintah dan DPR segera merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kalau bisa dipercepat, jangan tunggu tahun depan lagi. Atau sampai kami sudah memasuki masa pensiun semua baru selesai regulasinya," kata Ali dikonfirmasi via telepon, Rabu, (26/2/2020).

Menurut Ali, menunggu revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti pungguk merindukan bulan. Menanti ketidakpastian dalam waktu sangat lama, sementara usia honorer K2 terus tergerus waktu.

"Kalau pemerintah mau, bulan April sudah selesai. Dan kami minta jangan hanya honorer K2 yang diprioritaskan, banyak teman-teman yang sudah mengabdi puluhan tahun dan punya sertifikasi pendidik serta NUPTK," jelas Ali.

Dirinya berharap bagi mereka yang tak bisa diusulkan jadi ASN, setidaknya bisa diseleksi untuk jadi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Ali mengaku pesimistis pemerintah akan setuju membahas revisi UU ASN bila melihat draf RUU ASN yang diusulkan Badan Legislasi DPR. Pasalnya, Baleg memasukkan honorer nonkategori hingga angkatan 2016.

Untuk menyelamatkan honorer K2, solusi terbaik adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan sinkronisasi data honorer K2 lintas instansi baik pusat maupun daerah untuk penyusunan roadmap PPPK.

"Lebih masuk akal solusi yang ditawarkan kemarin oleh Komisi II honorer K2 dimasukkan roadmap PPPK sampai 2023. Komisi II fokus ke honorer K2 karena pemerintah tidak mau melebar ke mana-mana," pungkasnya. (mg03/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah Umar

Comment

Loading...