Asa Posisi Picu ASN Berpolitik Praktis

Pilwalkot Makassar menyeret ASN ke dalam pusaran politik. Harapan dan ketidaktegasan ikut menyuburkannya.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pilwalkot Makassar menyeret ASN ke dalam pusaran politik. Harapan dan ketidaktegasan ikut menyuburkannya.

Berkaca pada Pilwalkot 2018, aparatur sipil negara (ASN), terutama di level birokrat eselon atas, banyak yang melibatkan diri dalam praktik dukungan praktis. Dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Prof Armin Arsyad mengatakan, netralitas ASN Pemkot Makassar bakal sulit dikontrol. Diam-diam ada keinginan mereka akan bergerak mendukung kandidat calon wali kota.

“Susah juga kalau bicara netral. Masalahnya ASN itu bukan polisi atau tentara yang memang tidak berhak atau tak punya hak pilih. Beda sama ASN, disuruh netral, tetapi punya hak pilih,” ujarnya kepada FAJAR malam tadi.

Khusus di Pemkot Makassar terutama yang punya jabatan strategis sangat rawan terseret praktik politik praktis. Kata Armin, ini karena ada kepentingan. “Misalnya kalau calonnya terpilih dia bisa mendapat promosi untuk menduduki jabatan tertentu di pemerintahan. Ini tidak bisa dipungkiri,” ungkapnya.

Selain itu tak adanya sanksi tegas menjadi salah satu faktornya. Itu pun kalau memang bakal menerima sanksi, ASN yang terlibat biasa melewati alur proses hukum yang cukup panjang. “Dengan politik praktis, ada peluang ASN untuk mengembangkan kariernya di pemerintahan,” kata Armin.

Adanya pengaruh terhadap proses pemerintahan saat Pilwalkot Makassar 2020, kata Armin, tak akan mengganggu proses atau kinerja pemerintahan. ASN pasti tetap melaksanakan tugas dan fungsinya. “Sembari mereka melakukan aktivitas sebagai tim sukses secara sembunyi-sembunyi,” ucapnya.

Namun, yang paling terasa adalah dampak jangka panjangnya. Ini akan berefek pada kualitas pemerintahan. Akan ada orang-orang di pemerintahan yang diberi jabatan strategis, namun tak cakap dalam menjalankan.

“Ini namanya politik praktis. Ketika calon kepala daerah itu terpilih, otomatis ASN yang tadi mendukungnya diberi jabatan strategis. Sementara dari segi kapasitas dia tak mampu dengan amanah yang diemban. Inilah yang saya maksud dari efek jangka panjang,” katanya.

Tiada Netralitas

Pengamat politik Unismuh Makassar Andi Luhur Priyanto mengungkapkan, ASN bakal sulit menghindar dari politik praktis. Termasuk pada Pilwalkot Makassar. Meskipun, mereka sudah paham betul risikonya.

“Bahkan netralitas ASN di momen politik belum pernah terjadi,” katanya.

Secara umum, kegagalan mendorong netralitas ASN karena faktor teknis dan kultur organisasi. Secara teknis, ada kemungkinan ASN tidak memahami betul batasan dan larangan politisasi itu.
“Kalaupun mereka memahami, mereka cukup paham bahwa pimpinan mereka yang elected-politician (pejabat politik yang dipilih) akan menuntut loyalitas politik dari para bawahannya,” terang Andi Luhur.

Tetapi di luar itu, yang paling prinsip sebenarnya adalah karena faktor kultur di organisasi ASN yang belum berubah. Sejauh ini reformasi birokrasi belum berhasil mengubah kultur ASN.

“Mental birokrasi kolonial, yang mengabdi pada tuannya sudah mengakar di organisasi pemerintahan kita. Reformasi birokrasi hanya mengutak-atik struktur organisasi, belum sampai pada perubahan kultur,” jelasnya.

Birokrasi atau organisasi ASN itu mesin politik yang paling efektif bekerja elektoral selain partai politik. Andi Luhur berkata, ASN sudah terbiasa bekerja dengan target-target elektoral. “Kalau kepala daerah bekerja politik elektoral, maka ASN sulit untuk tidak terkontaminasi aktivitas politik pimpinannnya,” pungkasnya. (fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : rasid alfarizi

Comment

Loading...