Iqbal Suhaeb: Urusan Politik itu Cuma Lima Menit

Penjabat Walikota Makassar Iqbal Suhaeb.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb meminta para ASN terutama pejabat untuk menjaga netralitas. Dirinya tak ingin agenda Pilwalkot Makassar membuat gaduh pemerintahan.

"Politik untuk ASN hanya urusan lima menit. Dan wajib hukumnya ASN untuk netral," ujarnya.

Kata Iqbal, ASN harus menjaga integritas. Persoalan politik jangan sampai membuat nama pemerintahan ikut tercoreng. Apalagi, jika sudah menggangu stabilitas pelayanan publik.

"Kita tak mau ada ASN yang mesti berurusan dengan hukum dan membahayakan masa depannya. Sudah banyak contoh yang kita lihat. Ini mestinya harus jadi peringatan," terangnya.

Soal sanksi, Iqbal meminta ASN untuk tak memandang remeh. Karena risiko yang ditanggung sangat besar. "Intinya jangan main-main politik," singkatnya.

Hati-hati Terjerat

Ketua Bawaslu Makassar, Nursari mengatakan memang ASN punya aturan tegas terkait politik praktis. ASN di setiap perhelatan politik diwajibkan untuk netral. Jangan terseret di pusaran politik.

"Makanya, jauh-jauh hari kami selalu imbau untuk tidak terlibat politik praktis," tuturnya. Adapun ASN yang berniat untuk maju, memang diharapkan untuk cuti. Sementara bila sampai ditetapkan sebagai calon, diwajibkan mundur.

"Birokrat atau ASN lainnya yang mau bertarung diharapkan agar cuti agar tidak ada peluang pelanggaran netralitas. Selesai penetapan calon, wajib mundur itu," bebernya.

Kordinator Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) dan Hubungan antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan Bawaslu akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Satgas dibentuk untuk mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Kepolisian, selama tahapan pilkada berlangsung di 12 daerah.

"Satgas secara operasional akan dibentuk di setiap kabupaten/Kota yang berpilkada. Satuan tugas itu, akan menjadi tugas Bawaslu kabupaten/kota yang mengkoordinasikan dengan Pemda/Pemkot setempat," bebernya.

Secara teknis pembentukan satuan tugas untuk pengawasan netralitas ASN lebih ditekankan pada koordinasi yang intens antara Bawaslu dengan pemda. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya ASN, agar bersama-sama menjaga netralitas.

"Pengawasan salah satunya adalah terkait netralitas ASN, TNI dan Polisi. KASN nanti menjadi lembaga yang berwenang memutuskan pelanggaran etik yang dilakukan oknum ASN," katanya.

Sementara, Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN, Nurhasni mengatakan tahun ini sudah ada 9 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang ditangani di Sulsel. Khusus Pemprov Sulsel ada kasus yang ditangani.

"Tahun lalu ada sekitar 80-an kasus total yang ditangani. Namun, ada 18 kasus di kabupaten/kota yang belum ditindaklanjuti. Kalau Pemprov, kasusnya semua sudah klir," ungkapnya.

Nurhasni menambahkan, terkait urusan politik, ASN ada etika yang mengatur. Ini bukan membahas salah atau tidak tetapi pantas atau tidak pantas. Pelanggaran paling banyak dilakukan di media sosial.

"ASN memberi like status medsos saja itu sudah termasuk pelanggaran etika sebelum penetapan calon. Apalagi sesudah penerapan, sama sekali tidak boleh terlibat," bebernya.

Memang tetap ada hak politik untuk ASN, namun ada aturan mengekang. Seperti saat mencalonkan diri ke partai, itu memang sudah prosedur tetapi bakal calon yang berstatus ASN tetap mesti mengajukan izin ke pimpinan.

"Namun, tidak boleh deklarasi. Boleh daftar, namun jangan melanggar aturan seperti berkoar-koar soal pencalonan," tuturnya.

Kata dia, ada banyak sanksi menanti ASN yang melanggar. Mulai dari sanksi disiplin ringan hingga paling berat. Seperti penundaan kenaikan pangkat, penundaan gaji dan sebagainya.

"Bahkan ada sanksi berat sampai pemberhentian atau pemecatan bila ternyata mengantongi kartu anggota (KTA) partai," bebernya. (fajar).

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : rasid alfarizi

Comment

Loading...