Ribut-ribut di Pemkot Makassar, Luhur Prianto: Itu Fenomena Gunung Es

SCREENSHOT

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Keributan yang terjadi di Rumah Jabatan Walikota Makassar, Rabu (26/02/2020) kemarin, menurut pengamat pemerintahan, Andi Luhur Prianto, merupakan dampak adanya fragmentasi politik di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Makassar.

“Keributan di Pemkot kemarin hanyalah fenomena gunung es. Potensi destruksi yang laten tersembunyi justru lebih besar lagi. Pejabatnya terbiasa bekerja dengan loyalitas ganda. Sebagai ASN dan sebagai pekerja politik,” kata Luhur melalui pesan singkat ke Fajar.co.id, Kamis (27/2/2020)

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar ini menyebutkan, para pejabat yang ada di Pemkot Makassar pun tidak mampu memberi solusi atas masalah-masalah teknis. Termasuk pemberian tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Ada pembiaran dan pengabaian dari pihak-pihak yang seharusnya menyelesaikan masalah. Mereka pun memanfaatkan keterbatasan otoritas seorang Penjabat Wali Kota,” jelas Luhur.

Masalah yang ada di Pemkot Makassar, menurutnya, merupakan masalah internal. Beberapa pimpinan OPD tak mampu melakukan komunikasi secara horizontal dengan pimpinan OPD lainnya.

“Apa susahnya sesama pimpinan berkomunikasi secara horizontal ataukah menyampaikan masalah yang dihadapi secara hierarkis. Mencari solusi secara melembaga. Bukan dengan cara-cara pertunjukan kekerasan,” lanjut Wakil Dekan II FISIP Unismuh Makassar ini.

Seperti diketahui, perdebatan seru hingga upaya mogok dilakukan jajaran Satpol-PP Makassar. Sejumlah anggota Satpol PP protes atas penggunaan sistem absensi elektronik. Sistem ini diberlakukan oleh BKSDM Kota Makassar sebagai dasar untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai. (MG03)

Komentar

Loading...