Kelak Mahasiswa Berhak Ambil Mata Kuliah di Luar Jurusannya

Sabtu, 7 Maret 2020 20:52

Ade Erlangga Masdiana

FAJAR.CO.ID — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah komando Nadiem Anwar Makarim terus menggebrak lewat kebijakan sebagai upaya mengubah wajah pendidikan Indonesia agar tercipta sumber daya manusia unggul dan berkompetensi.

Belum lama ini Kemendikbud meluncurkan kebijakan baru bernama ‘Kampus merdeka’. Kebijakan Kampus Merdeka sebagai kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar.

Ade Erlangga Masdiana, Plt Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud saat ditemui di Cafe Bugis, Jl Antang Raya, Makassar, Sabtu (7/3), menjelaskan, lahirnya konsep ini terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup perguruan tinggi.

Pertama Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta diberi kewenangan membuka atau mendirikan program studi (prodi) baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan perusahaan multinasional atau nirlaba multinasional, BUMN dan BUMD, serta LSM dunia.

“Kerjasama dibidang penyusunan kurikulum, praktek kerja, dan penyaluran tenaga kerja,” jelas Erlangga.

Kebijakan Kampus Merdeka yang kedua adalah program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat.

Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis.

Yang ketiga, lanjut Erlangga, terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

Bagikan berita ini:
9
5
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar