Tender Konstruksi Sulbar Dialihkan ke DKI Jakarta, Kontraktor Lokal Dirugikan

Selasa, 10 Maret 2020 23:50

PERNYATAAN SIKAP. Asosiasi kontraktor lokal Sulbar menyerahkan surat pernyataan sikap penolakan terhadap dialihkahnnya t...

FAJAR.CO.ID, MAMUJU — Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil alih proses pengadaan barang dan jasa yang ada di Sulbar.

Tertuang dalam surat KemenPUPR Nomor: PB. 01 DK/162 terkait proses pengadaan barang dan jasa di Pemprov Sulbar yang dialihkan ke wilayah DKI Jakarta.

Kordinator Aliansi Asosiasi Sulbar, Misbahuddin mengatakan, merasa dirugikan atas kebijakan itu. Karenanya pihaknya bersama kontraktor lokal serta tokoh masyarakat di Sulbar, melalui Konferensi Pers di Mamuju, Selasa 10 Maret, menyesalkan kebijakan itu.

“Ini menjadi preseden buruk di daerah kita, tidak memberdayakan kontraktor lokal. Kalau memang proses administrasi yang dipermasalahkan, kami siap perbaiki,” ujar Misbahuddin.

Karenanya, ia menegaskan proses lelang pengadaan untuk di daerah harap dikembalikan ke daerah setempat. Pertimbangan lain, terkait persoalan akses bagi Kontraktor lokal.

Perwakilan Kontraktor Lokal Maksum Dg. Mannassa menuturkan kasian Kontraktor lokal jika pusat pengurusan pengadaan ini harus di Jakarta. Butuh biaya mahal hanya untuk mengurus administrasi.

Dia pun menegaskan, pernyataan sikap penolakan itu bakal ditembuskan ke DPRD Sulbar dan Pemprov Sulbar. “Bahkan hari ini kita akan sampaikan ke pihak Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), ini sangat merugikan kita,” tuturnya.

Kepala Tata Usaha (KTU) BP2JK Wilayah Sulbar Faikah Makhyani, membenarkan adanya kebijakan itu, dia pun tidak tahu menahu latar belakang kebijakan tersebut.

“Yang disampaikan ke kami (terkait kebijakan KemenPUPR) itu hanya soal penertiban pengadaan Barang dan Jasa. Soal karena demo kami tidak tahu, tapi kami memang menerima aksi deko kemarin,” ungkapnya.

Bagikan berita ini:
10
2
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar