Peserta Senang, RS Meradang

FAJAR.CO.ID,JAKARTA – MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Warga senang menyambutnya, namun RS menilainya sebagai bumerang.

MAHKAMAH Agung (MA) memutuskan mengabulkan tuntutan judicial review Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), atas penerapan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, Senin, 9 Maret.

Tarif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang baru berlaku tiga bulan (Januari-Maret), dinyatakan dibatalkan. Dengan demikian, tarif kembali berlaku sesuai dengan iuran sebelum naik. //Lihat grafis//

"Alhamdulillah kalau betul begitu (kenaikan iuran dibatalkan, red)," sorak Aliah Amaliah, warga Kecamatan Minasatene, Pangkep, malam tadi.

Aliah sempat tak percaya dengan keputusan MA itu. Makanya, dia mencari tahu ke sejumlah situs media. Terakhir, dia sendiri yang langsung menanyakan keabsahan informasi itu kepada FAJAR. "Betul itu atau hoaks?" tanyanya.

Bersama suaminya, Aliah merupakan peserta BPJS Kesehatan Kelas I. Fasilitas itu dipilih karena dia sangat antisipatif. Layanan kelas III tak begitu memuaskan. Dia pun sudah merasakan kenaikan iuran sejak Januari lalu. "Dua bulan mi nah Rp320.000 terdebet di BPJS-ku," katanya.

Klaim RS

Pembatalan kenaikan iuran ini menjadi bumerang bagi rumah sakit. Khususnya rumah sakit swasta. Ketika batal naik, persoalan tahun lalu akan berulang. Yakni, defisit akan menjadi momok yang tak terselesaikan.

"Utang BPJS akan semakin banyak," ujar Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Sulsel dr Sulfikar Andi Giesli.

Awalnya, iuran dinaikkan karena persoalan defisit itu. BPJS tak mampu membayar klaim rumah sakit (RS). "Kita tidak tahu sampai di mana pemerintah akan mem-back up ini. Kemarin aja dengan premi apa adanya banyak utangnya, apalagi jika tidak full back up," sesalnya.

RS menjadi pihak yang paling terdampak atas keputusan ini. Di satu sisi rumah sakit tidak boleh menolak pasien, di sisi lain membutuhkan biaya operasional. Sementara, pembiayaan rumah sakit akan terus bertambah.

"Seharusnya iuran kelas I saja dinaikan, kelas II dan III tidak usah kalau memang itu berat. Saya yakin BPJS akan kerepotan jika memang iuran tersebut batal dinaikkan," tutur Sekretaris Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta (ARSSI) Sulsel ini.

Selain itu pembatalan kenaikan iuran BPJS juga akan menjadi pekerjaan baru BPJS. Pasalnya, bagaimana nasib masyarakat yang sudah membayar tiga bulan terakhir dengan iuran yang baru.

"Kalau berlaku April tidak masalah, tetapi kalau berlaku mulai tahun ini, BPJS bakal kerepotan mengambalikan uang masyarakat yang sudah membayar dengan iuran yang baru," tutupnya.

Sulsel Terbantu

Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Sulsel dr Ichsan Mustari mengatakan pihaknya belum menerima dokumen keputusan MA secara resmi. Keputusan penerapan pembatalan kenaikan ini tentu ada di tingkat pusat.

"Tentu kita tunggu BPJS. Apa yang akan ditempuh? Wewenangnya kan ada di BPJS. Ada Perpres mengatur soal itu," ungkapnya.

Bila ada pembatalan kenaikan, ini akan sangat membantu keuangan pemprov. Anggaran dana sharing BPJS bila kenaikan tetap berlaku, diprediksi habis pada Juli nanti. Tidak sampai akhir tahun.

"Itu estimasinya karena naik dua kali lipat. Anggaran sharing yang disiapkan sama tahun lalu sebenarnya," tuturnya.

Pemprov menyiapkan anggaran sama tahun lalu di kisaran Rp190 miliar. Pemprov menanggung 40 persen dan sisanya 60 persen kabupaten/kota. Pemprov menanggung sekitar 1.735.222 peserta kuota PBI.

"Jadi kalau batal, tentu akan sangat membantu. Kita tak perlu lagi memikirkan menambah kekurangan anggaran sharing," jelasnya.

Kendati nanti ada pembatalan kenaikan, verifikasi atau penyisiran data penerima bantuan iuran tetap akan dilakukan. Jangan sampai banyak yang sudah tidak miskin, namun masih masuk PBI. Data saat ini menurut pemprov belum valid betul.

"Kita tetap akan lakukan verifikasi data. Bayangkan bila separuhnya tidak valid, akan sangat mencukupi anggaran yang ada," bebernya.

Terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham saat dikonfirmasi menyebut pembatalan kenaikan ini tentu sesuai sikap parlemen. Hanya saja, pihaknya belum mengetahui bagaimana implementasinya.

"Tadi Bu Menkes menyebut putusan MA tidak melibatkan pihaknya. Ini kayaknya karena bentuk sidang di MA adalah judex jurist. Jadi sidang hakim MA tidak memanggil saksi lagi, tergantung pengetahuan, kebijakan, dan hasil musyawarah hakim MA begitu," tuturnya.

Sebenarnya kata Aliyah, putusan ini sebenarnya cukup berat juga. Lebih tinggi dari permintaan DPR. Tuntutan pihak legislatif hanya meminta peserta bukan penerima upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III tidak naik.

Tunggu Presiden

Terpisah, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku, Donni Hendrawan, belum ingin menjawab lebih jauh tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS tersebut. "Kita tunggu keputusan presiden dulu," katanya.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengaku sampai saat ini belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung terkait dengan pemberitaan yang beredar, bahwa MA mengabulkan judicial review terkait Perpres 75 tahun 2019. “Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah,” jelasnya.

Kepala Biro Humas MA Abdullah mengatakan, amar putusan tersebut sudah disampaikan oleh MA ke publik. Pihaknya menerima sebagian tuntutan KPCDI, atas Perpres Nomor 75 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 82 tahun 2018.

Point tersebut terletak pada pasal 34 ayat 1 dan 2 yang mengatur perubahan iuran BPJS Kesehatan. “Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,” bebernya kepada FAJAR.

Hasilnya, kata dia, Pasar 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 tahun 2019 tak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Makanya MA membatalkan pasal tersebut dan kembali pada perpres sebelumnya. Kenaikan iuran tersebut, kata dia juga dibatalkan.

"Putusan ini sudah didaftar sebagai dokumen percetakan negara. Panitera segera meneruskan hasilnya ke pihak terkait. Mau alasan belum menerima, putusan ini sudah ditetapkan,” tambahnya. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Fadel

Comment

Loading...