FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Juru bicara DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Risman Pasigai ikut angkat bicara perihal tudingan anggota Bappilu DPP Golkar, Jamaluddin Syamsir terhadap Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel, H.A.M Nurdin Halid yang disebut merekayasa surat tugas yang diberikan ke Hamzah Pangki oleh DPP maju di Pilkada Bulukumba 2020.
Risman menyebut tudingan yang dialamatkan ke NH oleh saudara JMS yang juga mempersiapkan diri maju di Pilkada Bulukumba adalah kebohongan besar.
Menurutnya rekomendasi yang bersifat surat tugas tersebut tidaklah berkaitan dengan urusan musda.
"Tidak ada sama sekali hubungannya urusan Pilkada dengan rencana pelaksanaan musda sebagaimana pernyataan JMS ke media," tegas Risman.
Tidak hanya itu, pernyataan JSM menurut MRP seakan-akan merendahkan harkat dan martabat Airlangga Hartarto sebagai Ketum DPP Partai Golkar bahwa rekomendasi itu bisa diatur oleh NH.
"Jangan karena hanya persoalan tidak direkom oleh DPP kemudian JMS menuding Pak NH yang merekayasa," kata MRP.
Justru lanjut mantan Ketua Bidang Organisasi DPP KNPI itu menilai tindakan atau pernyataan yang disampaikan JMS ke publik sangatlah tidak etis sebagai pengurus DPP.
"Bagaimana bisa Pak NH yang merubah surat rekomendasi DPP Partai Golkar sementara bukan kewenangannya. Inilah kekeliruan JSM," urainya.
Tak sampai disitu, MRP yang juga Ketua Panitia Tasyakuran & Deklarasi Pilkada 2020 di Celebes Convention Center, Minggu 8 Maret, pekan lalu menjelaskan jika rekomendasi Itu adalah keputusan DPP partai Golkar, yang di teken langsung oleh ketum dan Sekjend DPP Golkar.
