Adapun kenapa DPP Golkar memberikan rekomendasi tersebut ke Hamzah Pangki karena elektabilitas hasil survei JMS lebih rendah dibandingkan Hamzah.
Termasuk pertimbangan lainnya kata MRP karena Hamzah Pangki adalah Ketua DPD II Partai Golkar di Bulukumba.
"Sejatinya, Jamal tahu diri kalau memang survei elektabilitasnya rendah sekali dan dikalahkan sama Hamzah Pangki" bebernya.
Mestinya juga Jamal berbesar hati atau legowo sebagai kader dan pengurus DPP dengan menerima kenyataan serta keputusan tersebut bukan malah memantik terjadinya konflik internal di partai.
Mengenai pengakuan JMS yang katanya digaransi atau dijamin Ketum DPP Golkar Airlangga maju di Pilkada Bulukumba melalui surat tugas, kata MRP, itu juga tidak pernah ada keputusan DPP yang menetapkan Jamal.
"Jadi sekali lagi itu semua bohong besar. Tidak benar kalau JMS di dukung oleh ketua umum, Faktanya DPP memberikan dukungan kepada Hamzah," tutupnya.
Sekedar diketahui, DPP Golkar resmi mengeluarkan 10 surat rekomendasi dari 12 daerah yang akan melaksanakan pilkada di Provinsi Sulawesi Selatan.
Mereka antara lain, untuk Pilkada Makassar diberikan kepada Danny Pomanto, Andi Hamzah Pangki (Bulukumba), Yohanis Bassang alias Ombas (Toraja Utara), serta Indah Putri Indriani (Luwu Utara).
Selanjutnya, Andi Kaswadi Razak (Soppeng), HM Thoriq Husler (Luwi Timur), Muh Basli Ali (Selayar), Malkan Amin (Barru), Andi Ilham Zainuddin (Pangkep), dan Andi Tajerimin Nur (Maros).
Adapun dua daerah lain partai Golkar belum mengeluarkan surat rekomendasi masing-masing Kabupaten Gowa dan Kabupaten Tana Toraja. (***)
