Respons KPK soal Wacana Gugatan Pelantikan Nurul Ghufron ke PTUN

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati langkah Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, yang berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab pelantikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Ghufron berencana digugat karena dipandang belum cukup usia untuk dilantik sebagai pimpinan KPK. Dalam UU KPK hasil revisi mewajibkan batasan umur pimpinan KPK minimal 50 tahun dan maksimal 65 tahun. Sementara, Ghufron pada September tahun ini baru akan genap berusia 46 tahun.

“KPK menghormati langkah hukum oleh siapapun terkait dengan rencana gugatan ke PTUN tersebut, sepanjang memang memiliki legal standing itu ya dari pemohon tentunya,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (10/3).

Ali menyampaikan, proses terpilihnya Nurul Ghufron telah melalui mekanisme yang selumnya diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK atau UU KPK lama. Ghufron lolos dalam tahap panitia seleksi hingga dilakukannya fit and proper test di Komisi III DPR RI.

“Tentunya telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang KPK yang lama saat itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Karena kita tahu pendaftaran itu dimulai sekitar tanggal 17 Juni 2019,” beber Ali.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah Umar


Comment

Loading...