Pemkot Tunggu Aturan Teknis Pengembalian Soal Premi BPJS yang Batal Naik

Warga menerima kartu JKN KIS yang dibagikan di balai kota, beberapa waktu lalu (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

FAJAR.CO.ID,SOLO-- Pembatalan kenaikan iuran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh Mahkamah Agung akan diikuti pengembalian premi yang telah dibayarkan pemkot untuk peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun pelaksanaan pengembalian masih menunggu teknis dari BPJS.

Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo menjelaskan, putusan MA harus dilaksanakan semua pihak, termasuk BPJS. Alhasil, nilai kenaikan premi yang sudah dibayarkan peserta juga harus dikembalikan. Termasuk premi PBI.

"Harus kembali ke iuran lama. Artinya tidak ada perbedaan dengan peserta pribadi. Di Solo ada sekitar 137 ribu PBI dari APBD," jelas Rudy, Kamis (12/3).

Pemkot, lanjut Rudy, membutuhkan anggaran Rp 69 miliar untuk membayar premi tersebut dalam satu tahun. Jika premi kembali ke tarif awal, yakni Rp 25.500 per orang, maka sisa anggaran dapat digunakan untuk pembangunan yang lain. Menurut Rudy, dari Januari sampai Maret ini Pemkot telah membayar premi tarif baru sesuai Nomor 75 Tahun 2019.

"Sebagai gantinya karena tarif kembali ke awal, kami berharap pemerintah pusat mengalokasikan dana cukup kepada BPJS," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surakarta Siti Wahyuningsih menerangkan, sampai saat ini pemkot masih tunduk dengan Perpres 175/2019 tentang kenaikan premi. Terkait putusan MA, pemkot masih menunggu petunjuk teknis dari pusat.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad


Comment

Loading...