Soal Polemik Pertambangan, Penegakan Hukum Jalan Terakhir

Kamis, 12 Maret 2020 17:37

Kapolres Bone, AKBP I Made Ary Pradana (tengah) saat menjelaskan pandangan hukum untuk tindak pidana tertentu (Tipiter) ...

FAJAR.CO.ID, WATAMPONE — Ada banyak polemik pertambangan di Bumi Arung Palakka. Namun Aparat Penegak Hukum (APH) belum mau langsing menindaki. Sebab, itu alternatif terakhir. Asas kemanfaatan menjadi poinnya.

Kapolres Bone, AKBP I Made Ary Pradana mengungkapkan proses revisi RTRW harus berkolaborasi. Potensi pertambangan ini besar untuk masyarakat. “Mari melakukan pengawasan bersama, sebelum melenceng diingatkan, bukan berarti langsung penegakan hukum,” katanya kemarin.

Perwira berpangkat dua melati ith mengaku, setelah berjalan semua, tentu jelas siapa yang akan ditindak, diberi peringatan, dan dihukum. Penegak hukum itu nomor kesekian dan harus bermanfaat. Sepanjang keterangan dari ahli salah, langsung diproses. “Karena kasus apapun itu saya libatkan semua ahli. Esek-esek pun harus pakai ahli,” terangnya.

Baca Juga: Kritikan Walhi Soal Kondisi Lingkungan Bone, Kadis Perindustrian: Bentuk Pusat Edukasi Pertambangan

Bagi masyarakat yang aktif dalam kegiatan pertambangan, ruang sudah diberi, kesempatan sudah dikasih, pemahaman sudah disampaikan. Tolong diikuti dengan baik. “Apabila ada kegiatan pembangunan jangan diganggu, kalau ada kesalahan diingatkan, dikasih tahu, kalau tidak mau mendengar barulah ditindak,” tegasnya.

Bagikan berita ini:
9
1
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar