Perpres PPPK Terbit, Honorer K2 di Damkar Mau Berhenti Semua

Petugas Damkar saat menjalankan tugas. Sebagian besar dari mereka masih berstatus honorer k2 (jpnn)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mayoritas dari sekitar 200 ribu tenaga teknis honorer K2 sudah pasti kecewa setelah menyimak isi Perpres Nomor 38 Tahun 2020, tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Pasalnya, banyak di antaranya tidak masuk dalam 147 jabatan fungsional seperti yang tertera dalam Lampiran Perpres 38 Tahun 2020 tersebut.

Itu berarti mereka tidak punya kesempatan ikut dalam rekrutmen PPPK tahap dua nanti. Padahal usia mereka rerata sudah di atas 35 tahun.

“Rekan-rekan yang seprofesi sudah panik mau berhenti semua kalau tidak ada masa depan di damkar,” kata Yosi Novalmi, honorer K2 dari Kabupaten Kerinci, Jambi kepada JPNN.com (grup fajar.co.id), Jumat (13/3).

Dia mengeluhkan, kebutuhan hidup terus bertambah sedangkan honor cuma segitu. Anak-anak sekolah biaya besar, mau kerja lain tidak bisa karena terikat.

Yosi yang sehari-harinya petugas damkar ini mengira-ngira kalau jabatannya masuk dalam rescuer. Sayangnya, rescuer itu untuk jabatan fungsional Basarnas dan bukan damkar.

“Pupus harapan karena resquer itu hanya tim SAR. Kenapa pemerintah tidak memerhatikan petugas damkar yang tugasnya penuh bahaya dan nyawa taruhannya,” keluhnya

Dia menyebutkan, saat ini banyak petugas damkar yang bingung mau mengadukan nasibnya ke mana.

Yosi jadi ingat saat Tjahjo Kumolo masih menjabat menteri dalam negeri. Setiap ultah damkar, Tjahjo selalu bilang akan mengangkat petugas Damkar honorer menjadi PNS.

“Honorer K2 pemadam kebakaran putus asa karena tidak ada dalam 147 jabatan PPPK. Padahal dulu semasa jadi Mendagri, Pak Tjahjo Kumolo selalu mengatakan dalam pidato di setiap ulang tahun damkar untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat PNS anggota pemadam kebakaran. Pidato itu dibacakan bupati setiap 1 Maret di ulang tahun pemadam kebakaran,” tuturnya.

“Sekarang pupus harapan kami. Umur sudah semakin tua. Tiada arti pengabdian selama ini. Kami punya tanggungan anak dan istri,” sambung Yosi.

Dia menilai, pemerintah bersikap tidak adil. Apalagi pendahulu mereja banyak yang jadi PNS.

“Pemerintah sekarang tidak pernah melihat realita ke akar rumput,” pungkasnya. (jpnn/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah Umar

Comment

Loading...