Dana Hibah Pilkada Belum Cair, Panwascam Maros Ancam Mogok Kerja

Sabtu, 14 Maret 2020 12:58

Ketua Badan Pengawas Pemilu Maros, Sufirman. (Istimewa)

FAJAR.CO.ID, MAROS– Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Maros terancam amburadul. Pasalnya dana hibah untuk KPU dan Bawaslu dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros belum dicairkan.

Di Bawaslu Maros misalnya, sejak penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 1 November lalu hingga kini Pemda baru menyerahkan Rp100 juta. Padahal total anggaran untuk Bawaslu Maros Rp11,4 miliar.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maros, Sufirman mengatakan sesuai aturan Permendagri harusnya 14 hari setelah NPHD sudah dicairkan 40 persen oleh Pemda.

Kemudian 4 bulan sebelum pencoblosan (pencoblosan 23 September) 50 persen dan sisanya 10 persen sebulan sebelum pencoblosan.

“Sejauh ini ada anggaran yang pernah dicairkan hanya anggaran awal sekitar Rp100 juta. Akibat keterbatasan anggaran, bukan hanya kami yang merasakan tapi juga Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan),” kata Firman saat dikonfirmasi via telepon Fajar.co.id, Sabtu (14/03/2020).

Firman menyebutkan selama tiga bulan ini, honor untuk petugas Panwascam sudah tiga bulan menunggak. Tak hanya itu, untuk operasional pengawasan di lapangan mereka terpaksa menggunakan dana pribadi.

“Terakhir Minggu ini, mereka sudah tidak bisa jalan. Kasihan mereka sudah habis dana pribadinya. Kita juga di kabupaten tidak punya juga anggaran karena itu ada di Pemda. Selama ini kami hanya bisa memberikan semangat ke mereka,” jelasnya.

Bagikan berita ini:
1
6
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar