FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Pasca ditetapkannya wabah corona sebagai pandemi oleh WHO, Presiden Jokowi meminta kepala daerah untuk menentukan status daerah yang dipimpinnya terkait penyebaran virus corona.
Presiden Jokowi juga meminta agar kepala daerah berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ihwal rencana penetapan status wilayahnya tersebut. Namun, langkah Presiden tersebut menuai sejumlah kritik.
Salah satu kritikan tajam datang dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf. Bukhori memandang Presiden Jokowi bertanggung jawab penuh mengambil alih komando dalam penanganan kasus Covid-19.
Ia menambahkan, Presiden Jokowi perlu menjadi garda terdepan dalam memberi kepastian rasa aman bagi publik di tengah situasi genting, sehingga peran komando ini seyogyanya dilakukan oleh figur setingkat Presiden, bukan Menteri apalagi Kepala Daerah.
“Jauh sebelum situasi ini terjadi (27 Februari 2020), kami telah mengingatkan pemerintah agar siaga dalam menghadapi ancaman Covid-19, mengingat situasi global saat itu mulai mengkhawatirkan, tetapi sangat disayangkan bahwa masih ada sebagian pihak yang justru mem-bully sikap kami kala itu. Namun, kami mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang akhirnya mengambil tindakan, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, dengan memberikan keterangan pers perihal kesimpangsiuran informasi Zero Case Corona di Indonesia. Akhirnya, dengan segala keprihatinan, terbukti bahwa ada dua warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona saat itu,” ungkap Bukhori di sela kegiatan reses di Semarang, Minggu (15/3)
