Disnaker Pastikan Buruh Berstatus OPD, PDP dan Positif Covid-19 Tetap Terima Gaji Penuh

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang memastikan upaya pencegahan penyebaran dan penanganan kasus COVID-19 juga dilakukan di lingkungan kerja.

Bahkan sudah ada surat edaran nomor M/3/HK.04/III/2020 yang ditandatangani langsung Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan ditujukan langsung kepada para gubernur se-Indonesia untuk melakukan langkah-langkah. Serta meneruskan edaran kepada para Bupati dan Wali Kota.

"Ibu Menteri meminta gubernur untuk melakukan pengawasan utamanya masalah K3, kinerja perusahaan dan buruh atau pekerja yang masuk kategori ODP, PDP dan positif Covid-19," kata Darmawan saat vidio conference, Kamis (26/03/2020).

Salah satu poin penting dalam edaran tersebut adalah meminta perusahaan tetap membayarkan gaji penuh bagi pekerja/buruh yang diminta mengisolasi atau dikarantina karena masuk status ODP, PDP dan positif Covid-19.

"Pekerja atau buruh masuk ODP, PDP dan positif harus tidak masuk kerja paling lambat 14 hari, perusahaan tetap memberikan upah penuh. Juga ada beberapa tunjngan yang harus dibayarkan sesuai aturan," jelasnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Darmawan menyebutkan pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran Rp10 triliun untuk dunia usaha dan pekerja.

"Anggaran ini bagi mereka yang dirumahkan selama darurat pandemi corona. Selain itu untuk mereka akan mencari kerja dan mengupgrade kemampuan kerja melalui kartu pra kerja," lanjut mantan Kadis PSDA ini. (Mirsan)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : rasid alfarizi

Comment

Loading...