Darurat Corona, Mata Garuda Sulbar Layangkan Rekomendasi ke Gubernur

Pengurus Mata Garuda Sulbar saat berkumpul beberapa waktu lalu. (IST)

FAJAR.CO.ID — Sengkarut pendemi Corona (Covid-19) terus menjadi perbincangan hangat hingga hari ini. Pasalnya hampir setiap daerah terancam oleh penyebaran virus tersebut. Kondisi ini diperparah dengan semakin banyak jumlah pasien yang positive terjangkit Corona di berbagai wilayah.

Demi menjaga kewaspadaan, sejumlah alumni dan mahasiswa penerima beasiswa LPDP Kemenkeu RI Sulawesi Barat melakukan rapat terbatas via daring dalam rangka menanggapi ancaman wabah Corona, Kamis (26/3/2020). Berkaca dengan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan di berbagai negara termasuk di beberapa provinsi di Indonesia, para putra/i daerah Sulbar yang tergabung dalam organisasi Mata Garuda (MG Sulbar) tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

Ketua Mata Garuda Sulawesi Barat, Abd Karim SPd MHum, mengatakan, surat rekomendasi ini perlu karena Sulbar masih belum termasuk zona merah dan dikelilingi oleh wilayah-wilayah zona merah Covid-19. “Cara paling efektif saat ini untuk mempertahankan status itu adalah dengan mengisolasi Sulbar, kebijakan tepat dan cepat harus dilakukan demi keselamatan masyarakat yang belum terpapar virus mematikan itu,” tuturnya, via rilis, Jumat (27/3/2020).

Menurut Karim, belajar dari sejarah masa silam dengan berkaca pada pengalaman wilayah Majene khususnya kampung Baru, daerah ini pernah ditutup aksesnya oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1930. Hal itu dilaporkan oleh Dr L Keiser. Kampung baru bahkan seluruh wilayah Majene ditutup untuk warga dari luar karena saat itu menyebar wabah Lepra. “Kebijakan itu akhirnya menutup mata rantai penyebaran ke wilayah lain seperti Polewali” tambahnya.

Adapun isi surat rekomendasi itu adalah:

  1. Menginstruksikan Pimpinan Daerah di level kabupaten untuk melengkapi Alat Pelindung Diri (APD) dan kebutuhan logistik untuk Rumah Sakit dan pusat pelayanan kesehatan lainnya sebagai langkah awal sebelum munculnya kasus Covid-19 di Sulawesi Barat.
  2. Melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Provinsi Sulawesi Barat untuk distribusi APD dan logistik lainnya ke seluruh wilayah.
  3. Melibatkan seluruh pusat pelayanan kesehatan untuk berkontribusi dalam proses pendeteksian dan pengetesan Covid-19 di masyarakat yang berpotensi terinfeksi.
  4. Mewajibkan isolasi mandiri bagi warga yang bepergian dari luar daerah dan diawasi oleh tim kesehatan daerah atau menyediakan lokasi/gedung isolasi bagi Orang dalam Pengawasan (ODP) selama 14 hari agar penanganan dapat terkonsentrasi dalam satu wilayah.
  5. Mengoptimalkan pengawasan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur dan Pemerintah Pusat dengan melibatkan aparat negara, lembaga kemasyarakatan dan aparat kemanan (Kepolisian atau TNI).
  6. Menjaga stabilitas harga bahan pokok dan kebutuhan kesehatan, serta memberikan sanksi tegas kepada produsen dan distributor yang mengambil keuntungan dalam situasi darurat ini.
  7. Mengutamakan peran dan keselamatan publik tanpa membedakan SARA, afiliasi politik dan kepentingan pragmatis lain dalam mengambil keputusan demi mengatasi penyebaran Covid-19 di Sulawesi Barat.

Surat rekomendasi ini merupakan hasil rembuk bersama para alumni dan mahasiswa Magister dan Doktoral dalam dan luar negeri dari berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan. Di tengah kesibukan masing-masing, para putra/i daerah ini senantiasa memikirkan langkah apa yang harus dilakukan ke depan agar Sulawesi Barat aman dari wabah Covid-19. “Sikap kita bukan hanya dari sudut pandang kesehatan, tetapi juga dari perspektif sosial dan bidang ilmu lainnya untuk memberikan solusi ril di masyarakat sebagai bentuk kontribusi kita pada daerah,” tutur Ns Irfan MKep, Dosen Keperawatan STIKes Marendeng Majene yang juga pengurus Forum Dosen Indonesia Sulawesi Barat.

“Intinya kita berbuat, meskipun itu hal-hal kecil saya kira itu jauh lebih baik dari pada berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa,” ucap Jumriani, SPd MPd, salah satu pengurus MG Sulbar.

Berdasarkan hasil diskusi panjang tersebut disepakati dua opsi, yakni membuat surat rekomendasi kepemerintah dan open donasi. Ketua MG mengatakan agenda pertama ini telah terlaksana, selanjutnya kita akan melangkah ke opsi berikutnya.

Ia pun tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Awardee LPDP MG Sulbar atas partisipasi yang telah meluangkan waktu dan memberikan sumbangsih pikiran-pikiran brilian. “Itu saya kira bentuk nyata kontribusi kita pada daerah dan bangsa yang kita cintai,” tegas ketua MG Sulawesi Barat. (rls-sam)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam

Comment

Loading...