Opsi Lockdown Terus Digaungkan, Ma’ruf Amin: Kita Tidak Akan Menerapkan

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Terus meningkatnya jumlah orang yang positif terinfeksi virus Corona (COVID-19), opsi lockdown terus digaungkan legislatif. Hanya saja, sejumlah persiapan dan pembahasan perlu dilakukan sebelum opsi tersebut diambil.

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menyarankan, tidak ada salahnya pemerintah membahas dan mempersiapkan opsi tersebut sebagai alternatif terakhir. Khususnya untuk wilayah DKI Jakarta. Ini setelah melihat perkembangan penyebaran COVID-19 yang terus meningkat.

“Dengan peningkatan jumlah kasus yang terkena COVID-19 di wilayah DKI Jakarta, dapat dikatakan bahwa pusat penyebaran terbesar atau episenter virus tersebut di Indonesia adanya di DKI Jakarta,” tegas Masinton di Jakarta, Kamis (26/3).

Hingga kemarin, jumlah orang yang positif mencapai 893 dengan angka kematian 78 orang. Jumlah terbesar pasien positif COVID-19 ada di DKI Jakarta dengan jumlah 495 orang. Masinton menjelaskan, melihat perkembangan situasi tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta harus duduk bersama mengambil langkah-langkah konkret meminimalisir penyebaran COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. “Melihat penerapan opsi lockdown di berbagai negara ternyata efektif meminimalisir penyebaran COVID-19,” tukasnya.

Menurutnya, meskipun lockdown bukan cara tunggal dalam melawan pandemi COVID-19, namun untuk saat ini opsi tersebut masih merupakan pilihan efektif yang dilakukan berbagai negara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19.

Ia mencontohkan negara tetangga Malaysia telah mengumumkan perpanjangan masa lockdown hingga 14 April mendatang. Hal itu diambil setelah mencatatkan kasus infeksi COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara yaitu 1.796 kasus. “Jangan ada egoisme kebijakan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DKI Jakarta. Keselamatan dan kesehatan rakyat adalah yang utama,” paparnya.

Terpisah, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta pemerintah mempertimbangkan opsi karantina atau lockdown untuk kota-kota besar yang penyebaran COVID-19 sangat sporadis. Khususnya di DKI Jakarta. “Karantina secara ketat bisa dilakukan per wilayah secara bertahap tidak perlu semua wilayah NKRI sekaligus sambil menunggu perkembangan,” jelas Baidowi.

Dia mengatakan jumlah pasien positif COVID-19 terus meningkat. Namun imbauan dari pemerintah untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah tidak menjadi kewajiban bagi warga. Hal itu menurutnya menyebabkan masih banyak warga yang beraktivitas di luar. Tidak hanya pekerja dengan upah harian. Tetapi, juga pekerja perkantoran dan pertokoan tetap masuk kerja sehingga imbauan WFH tidak berjalan maksimal.

“Angkutan umum seperti KRL, bus umum, angkot masih penuh sesak penumpang yang ini merupakan lokasi favorit penyebaran COVID-19. Termasuk Surat Edaran Kapolri yang melarang warga berkumpul hanya efektif di daerah-daerah tertentu. Sementara di sejumlah daerah tetap menggelar kegiatan rutin seperti arisan,” terangnya.

Wakil Sekjen DPP PPP itu menjelaskan pelaksanaan imbauan yang dilakukan pemerintah tidak maksimal. Karena itu, sudah saatnya pemerintah meningkatkan yang lebih berat. Yakni wajib dan bagi yang melanggar dikenai sanksi pidana atau denda.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan tinggal di rumah dan menjaga jarak fisik menjadi lebih penting daripada melakukan lockdown. “Kita tidak akan menerapkan lockdown, tetapi social distancing atau physical distancing. Sebenarnya bukan soal physical distancing atau lockdown, tetapi yang penting adalah menerapkan disiplin,” kata Ma’ruf Amin di Jakarta, Kamis (26/3).

Hingga saat ini, Pemerintah belum memilih opsi lockdown sebagai satu langkah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah lebih mengandalkan masyarakat untuk tinggal di rumah dan menjaga jarak fisik dengan orang lain. Khususnya di daerah dengan jumlah penderita positif, orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) tinggi.

“Kita melakukan upaya-upaya pendisiplinan itu melalui pendekatan kesehatan, kemudian keamanan juga untuk membubarkan setiap kerumunan yang bisa mengakibatkan penyebaran virus itu, dan juga pendekatan keagaaman untuk memahami dari aspek-aspek keagamaan,” tandasnya. (khf/fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah Umar

Comment

Loading...