Hanya di Barru! Kades Lawan Perintah Camat, Aparat Desa Tak Gajian Tiga Bulan

Kantor Desa Lalabata/IST

FAJAR.CO.ID, TANETE—Sungguh miris apa yang terjadi di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Hanya karena Kepala Desa, Herman bin Tamrin tak mau memperhadapkan sendiri dokumen pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Camat Tanete Rilau, Drs H. Muh. Hudri Msi, aparat desanya terpaksa tidak gajian selama tiga bulan.

Persoalan ini dipicu pemilihan sekretaris desa, tahun lalu. Camat tidak mau menandatangani rekomendasi pencairan ADD karena Kades tidak datang ketika dipanggil 10 Maret lalu. Camat yang mencoba menengahi persoalan di Desa Lalabata meminta Kades membawa sendiri dokumen pencairan ADD kepadanya.

Informasi yang dihimpun fajar.co.id, Camat memanggil langsung Kades karena berharap Herman mengikuti rekomendasinya tentang pelantikan Sekdes. Ia meminta Kades menetapkan Dedi Said sebagai Sekdes dan melantiknya. Alasannya, Dedi adalah peraih poin tertinggi (rangking 1) dalam tes yang berlangsung tahun lalu.

Karena penolakan Kades untuk menghadap langsung, Camat pun tidak menandatangani dokumen pencairan ADD yang peruntukannya termasuk untuk penggajian sembilan perangkat desa dan sembilan staf perangkat desa.

Sebenarnya, pencairan ADD dari kabupaten dilakukan akhir Februari lalu. Dan semestinya, aparat desa di Lalabata sudah bisa menerima gaji mereka di awal Maret seperti halnya desa lain di Barru. Itu dengan catatan Kades secepatnya menghadap ke Camat untuk pengurusan ADD sehingga bisa diselesaikan di bagian keuangan daerah. Tapi, Kades menolak menghadap Camat.

Lantaran penolakan tersebut, informasi yang dihimpun dari Kecamatan Tanete Rilau, menyebutkan aparat desa dari Desa Lalabata terpaksa mengambil inisiatif sendiri untuk menghadap langsung ke Camat. Dan Camat akhirnya setuju. Kabarnya, ia sudah menandatangani dokumen pencairan ADD  tersebut dan dokumen pencairan sekarang sudah ada di Bagian Keuangan Daerah.

Kades Lalabata, Herman yang dihubungi Sabtu, 28 Maret membenarkan bahwa aparat desanya memang belum gajian selama tiga bulan. “Itu belum turun gaji karena dana belum cair,” kata Herman.

Ia menegaskan bahwa aparat desanya akan segera menerima hak mereka. “Alhamdulillah dengan Izin Allah SWT kemarin sudah kita bawa ke BPMD dan sudah ditangani Pak Jamal, tinggal dibawa ke Keuangan untuk pencairan,” jelasnya.

Terkait polemik Sekdes yang dianggap mempengaruhi penggajian ini, Herman mengatakan itu sama sekali tidak terkait. “ Tidak ada hubungannya dengan Sekdes. Kan kita punya PLT Sekdes. Ini cuma terkendala sedikit di rekomendasi pencairan,” kuncinya.

Camat, Muh Hudri sendiri belum memberikan pernyataan apapun terkait persoalan di wilayahnya ini. Ketika dihubungi, ia tidak membenarkan atau membantah masalah ini. Namun, sejak awal, ia disebut-sebut berharap persoalan ini diselesaikan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. (amr)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Amir

Comment

Loading...