Ditanya Polemik Sekdes, Kades Singgung Bupati Barru

Kantor Desa Lalabata/IST

FAJAR.CO.ID, BARRU—Masalah tertundanya pembayaran gaji aparatur desa di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Barru menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, ini diduga hanya dipicu oleh persoalan yang sangat sepele, yakni pemilihan sekretaris desa.

Berdasarkan hasil tes tahun lalu, Dedi Said yang sudah bekerja belasan tahun di Desa Lalabata menempati posisi teratas. Dengan statusnya sebagai rangking satu, Camat Tanete Rilau, Drs H. Muh. Hudri Msi merekmondasikan Dedi untuk dilantik sebagai Sekdes.

Namun, Kepala Desa, Herman bin Tamrin ngotot memilih peserta tes lainnya, Ardianto. Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bundes) itu dalam tes Sekdes menempati rangking dua. Terkait masalah ini, ketika fajar.co.id mencoba menanyakan alasan Kades bertahan dengan pilihannya, ia enggan memberikan jawaban.

Herman juga tidak mau memberikan penjelasan mengenai alasan dirinya tidak melantik Ardi yang menjadi pilihannya sehingga persoalan ini bisa segera berakhir. Seperti diketahui, karena tidak ikut dalam pelantikan serentak akhir tahun lalu, saat ini tersisa Desa Lalabata yang belum melantik Sekdesnya di Barru.

Menurut Herman, polemik Sekdes ini seluruhnya sudah ia jelaskan kepada BPMD. Ia juga menyinggung Bupati Barru, Suardi Saleh. “Sudah semua saya jelaskan sama BPMD sama Pak Bupati terkait semua pertanyaan-ta. Saya tidak bisa jelaskan satu persatu dan saya disuruh jangan dulu mengadakan pelantikan,” tegasnya.

Polemik Sekdes kembali muncul setelah aparat Desa Lalabata tidak gajian selama tiga bulan. Itu dipicu keengganan Kades memperhadapkan sendiri dokumen pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Camat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Camat tidak mau menandatangani rekomendasi pencairan ADD karena Kades tidak datang ketika dipanggil 10 Maret lalu. Camat yang mencoba menengahi persoalan di Desa Lalabata meminta Kades membawa sendiri dokumen pencairan ADD kepadanya.

Informasi yang dihimpun, Camat memanggil langsung Kades karena berharap Herman mengikuti rekomendasinya tentang pelantikan Sekdes. Ia meminta Kades menetapkan Dedi Said sebagai Sekdes dan melantiknya.

Karena penolakan Kades untuk menghadap langsung, Camat pun tidak menandatangani dokumen pencairan ADD yang peruntukannya termasuk untuk penggajian sembilan perangkat desa dan sembilan staf perangkat desa.

Sebenarnya, pencairan ADD dari kabupaten dilakukan akhir Februari lalu. Dan semestinya, aparat desa di Lalabata sudah bisa menerima gaji mereka di awal Maret seperti halnya desa lain di Barru. Itu dengan catatan Kades secepatnya menghadap ke Camat untuk pengurusan ADD sehingga bisa diselesaikan di bagian keuangan daerah. Tapi, Kades menolak menghadap Camat.

Lantaran penolakan tersebut, informasi yang dihimpun dari Kecamatan Tanete Rilau, menyebutkan aparat desa dari Desa Lalabata terpaksa mengambil inisiatif sendiri untuk menghadap langsung ke Camat. Dan Camat akhirnya setuju. Kabarnya, ia sudah menandatangani dokumen pencairan ADD  tersebut dan dokumen pencairan sekarang sudah ada di Bagian Keuangan Daerah.

Kades Lalabata, Herman yang dihubungi Sabtu, 28 Maret membenarkan bahwa aparat desanya memang belum gajian selama tiga bulan. “Itu belum turun gaji karena dana belum cair,” kata Herman.

Ia menegaskan bahwa aparat desanya akan segera menerima hak mereka. “Alhamdulillah dengan Izin Allah SWT kemarin sudah kita bawa ke BPMD dan sudah ditangani Pak Jamal, tinggal dibawa ke Keuangan untuk pencairan,” jelasnya.

Khusus mengenai polemik Sekdes yang dianggap mempengaruhi penggajian ini, Herman mengatakan itu sama sekali tidak terkait. “Tidak ada hubungannya dengan Sekdes. Kan kita punya PLT Sekdes. Ini cuma terkendala sedikit di rekomendasi pencairan,” kuncinya. (amr)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Amir

Comment

Loading...