Efek Soft Lockdown, Pelabuhan Bajoe Ditutup Terbatas

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Bone Dray Vibrianto, bersama Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan dan Kapolres Bone AKBP I Made Ary Pradana meninjau posko Minggu (29/3/2020). (FOTO: AGUNG PRAMONO/FAJAR)

FAJAR.CO.ID, WATAMPONE — Pemerintah Kabupaten Bone menerapkan soft lockdown. Dampak pandemi covid-19.

Per 28 Maret kemarin, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe sudah ditutup terbatas. Itu berdasarkan keputusan Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi nomor 178 tahun 2020 tentang status tanggaf darurat bencana nom alam Pandemi Covid 19.

Kabupaten Bone juga merupakan daerah perlintasan jalur laut. Maka dilakukan pembatasan angkutan orang. Dan hanya dibolehkan angkutan bahan pokok saja. Pembatasan ini sampai batas waktu yang ditentukan.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Bone, Dray Vibrianto mengaku, melihat kondisi Covid-19 kebijakan pencegahan salah satunya untuk tempat keramaian seperti acara outdoor sudah ditiadakan. “Cafe, warkop, rumah makan dibatasi jam buka dan disarankan sistem take away atau kurir,” akunya Minggu (29/3/2020).

Dray yang juga Kepala BPBD Bone itu menjelaskan, untuk akses masuk ke daerah direncanakan soft lockdown dengan membatasi akses masuk keluar orang terkecuali logistik, BBM serta barang keperluan orang banyak lainnya.

Dalam hal penutupan Pelabuhan Penyeberangan Bajoe diakuinya sudah melampaui kewenangan lantaran yang berhak menutup Pelabuhan Bajoe adalah Menteri Perhubungan. “Tetapi, demi untuk melindungi warga Bone, pemerintah mengambil tindakan walaupun melampaui kewenangan,” terangnya.

Sementara Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan mengatakan, DPRD sudah rapat dengan Satgas Covid 19. Sudah ada kesepakatan untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap seluruh orang yang masuk di Bone. “Itu akan dilakukan di seluruh wilayah perbatasan yang menjadi akses utama daerah Kabupaten Bone,” katanya.

Lockdown kata dia, akan dilakukan soft lockdown. Hanya saja, baru menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah perbatasan dengan Bone seperti Soppeng, Maros, Sinjai, dan Wajo. “Kami punya keinginan untuk melakukan lockdown lokal bersama-sama. Sehingga 14 hari itu menutup akses untuk masuk ke wilayah masing-masing. Kecuali alasan yang mendesak, dan dipastikan tidak membawa wabah,” tegasnya.

Kajiannya tutur legislator Golkar itu sudah ada. Kalau memang dalam kondisi sudah parah tentu lockdown sudah harus dilakukan. Jika itu dilakukan kebutuhan pokok menjadi tanggung jawab pemerintah. “Masyarakat yang terdampak lockdown ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena itu tidak boleh dibiarkan,” jelasnya. (agung/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah Umar

Comment

Loading...