Pilkada Berpotensi Memperluas Penularan Covid-19, Mantan Ketua KPU: Seharusnya Ditunda

Minggu, 29 Maret 2020 13:42

Nurmal Idrus

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wacana penundaan pilkada serentak yang disampaikan oleh beberapa anggota DPR RI dianggap sebagai usulan yang masuk akal. Apalagi di tengah perjuangan bangsa menghadapi serangan wabah VOVID-19.

Direktur Nurani Strategic Consultant, Dr Nurmal Idrus, menyebut, semua kalangan harus melupakan sementara persoalan lain dan berkonsentrasi menghadapi wabah ini, termasuk urusan pilkada. Menurutnya, semua tahapan pilkada berisiko memicu penularan virus corona.

“Hampir semua tahapan pilkada itu berisiko menjadi pusat penyebaran virus. Sebab, semua tahapan berjalan dengan kontak fisik antar individu yang besar,” katanya, kepada fajar.co.id, Minggu (29/3/2020).

Nurmal menunjuk pada enam sampai tujuh tahapan penting pilkada yang berpotensi menjadi penyebar virus mematikan ini. Pertama, katanya, tahapan verifikasi calon perseorangan di mana verifakator di lapangan wajib bertemu muka dengan pendukung dalam verifikasi faktual.

“Yang lebih berisiko adalah di verifikasi perbaikan ada salah satu klausul menyatakan pendukung paslon perseorangan bisa mengumpulkan pendukungnya dalam sebuat tempat dan dilakukan verifikasi oleh PPS. Itu menyalahi larangan social distancing,” kata mantan komisioner KPU Makassar ini.

Kedua, lanjutnya, terjadi pada masa pencocokan dan penelitian alias coklit pemilih. Kata pengamat yang juga akademisi ini, tahapan coklit mewajibkan petugas di lapangan bertemu muka langsung dengan pemilih. “Coklit hanya bisa berjalan jika petugas bertemu dengan pemilih,” ujarnya.

Bagikan berita ini:
6
8
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar