Mahfud MD Jelaskan Perbedaan Lockdown dan Karantina Wilayah

Senin, 30 Maret 2020 10:02

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 sudah disebutkan bahwa penerapan karantina wilayah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kemudian harus diatur melalui PP.

“Kebetulan RPP-nya sudah ada di Kemenko PMK dan kita tinggal mendiskusikannya lagi. Tapi saya pastikan tidak ada lockdown melainkan karantina kewilayahan,” tandas Mahfud.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan, keputusan karantina harus berdasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi sosial, budaya, dan keamanan.

Karantina yang dimaksud sendiri dibagi dalam 5 kategori. Yakni karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, karantina di pintu masuk (pelabuhan, bandara, pos lintas batas negara), dan pembatasan sosial skala besar berupa peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas.

Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa karantina wilayah menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Sedangkan untuk sumber daya yang dibutuhkan pemerintah daerah juga harus ikut bertanggungjawab. (jpc/fajar)

Bagikan berita ini:
4
2
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar