Pilih Mana, Disiplin Phisycal Distancing atau Pemberlakuan Darurat Sipil?

Presiden, Fadjroel Rachman

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Pemerintah tengah menimbang usulan pemberlakuan Darurat Sipil agar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan phisycal distancing (jaga jarak aman) dapat dijalankan secara efektif, tegas dan disiplin demi membendung persebaran virus corona.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan pemeberlakuan Darurat Sipil dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan phisycal distancing adalah langkah terakhir yang bakal ditempuh pemerintah dalam penanganan Covid-19.

“Presiden Joko Widodo meminta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan phisycal distancing dilakukan lebih tegas. Bahkan usulan diterapkannya darurat sipil tengah dipertimbangkan pemerintah,” jelas Fadjroel dalam keterangan pers yang diterima¬†fajar.co.id, Senin (30/03/2020).

Namun lanjut Fadjroel, bisa saja darurat sipil ini tidak pernah digunakan dalam kasus Covid-19 jika penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan phisycal distancing berjalan efektif.

Sebagai informasi, Darurat Sipil tertuang dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Perppu tersebut ditandatangani Presiden Sukarno pada 16 Desember 1959.

Dijelaskan bahwa keadaan darurat sipil merupakan keadaan bahaya yang ditetapkan presiden/panglima tertinggi angkatan perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara.

Salah satu poin dari Perppu ini menyebut keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang dapat diterapkan apabila keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar