APD Makin Terbatas, Ini Perintah Jokowi untuk Para Menterinya

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Hingga Mei 2020 tenaga medis di Indonesia membutuhkan 3 juta unit alat pelindung diri (APD) dalam menanggulangi penyebaran Virus Corona (Covid-19). Kondisi ini pun tentu memunculkan kepanikan, apalagi distribusi 105 ribu yang telah dikirim ke daerah ternyata jauh dari harapan.

Presiden Joko Widodo pun secara gamblang menyampaikan laporan yang diterimanya dalam dalam rapat terbatas dengan tema Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 melalui video conference bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin serta para menteri Kabinet Indonesia Maju, Senin (30/3).

”Laporan yang saya terima saat ini stok APD makin terbatas dan perhitungan kita butuh 3 juta APD hingga akhir Mei. Saya minta percepatan pengadaan untuk APD dan saya juga minta agar digunakan produk dalam negeri karena data yang saya terima ada 18 produsen APD di negara kita,” terang Presiden.

Nah, untuk mendukung produksi APD tersebut, Presiden Jokowi juga memerintahkan pemberian kemudahan impor bahan baku APD. ”Berikan kemudahan, saya juga minta dilakukan percepatan pengembangan, ini yang negara lain juga banyak kekurangan, mengenai ventilator agar ini bisa diproduksi di dalam negeri,” terangnya.

Presiden Jokowi juga kembali menekankan perlindungan tenaga kesehatan dan penyediaan obat serta alat kesehatan harus menjadi prioritas yang utama. ”Pastikan seluruh dokter, tenaga medis, perawat bisa bekerja dengan aman, dengan peralatan kesehatan yang memadai,” ungkap Presiden.

Ia pun mengaku terus memantau arus pengiriman APD maupun alat kesehatan kepada daerah-daerah. ”Saya juga memantau, dari provinsi harus segera dikirim, ditransfer lagi ke rumah-rumah yang ada di daerah sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat,” jelanya.

Untuk diketahui pada 23 Maret 2020 pemerintah pusat sudah mendistribusikan 105 ribu APD kepada seluruh rumah sakit di Indonesia. Sebanyak 45 ribu unit didistribusikan ke DKI Jakarta, Bogor dan Banten, selanjutnya 40 ribu unit didistribusikan ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogjakarta dan Bali, sebesar 10 ribu didistribusikan ke seluruh provinsi di luar Pulau Jawa dan 10 ribu sebagai cadangan.

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga meminta para kepala daerah melakukan langkah-langkah lebih tegas untuk mencegah pemudik dari Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) masuk ke daerahnya di tengah merebaknya pandemi Covid-19. ”Demi keselamatan bersama, saya minta dilakukan langkah-langkah lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah,” imbuhnya.

“Sudah ada imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur kepada perantau di Jabodetabek agar tidak mudik dan ini saya minta tolong diteruskan dan digencarkan lagi,” jelasnya.

Presiden juga menilai langkah-langkah yang dilakukan para kepala daerah saat ini belum cukup dan butuh langkah-langkah lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. ”Selama 8 hari terakhir tercatat 876 armada bus antarprovinsi yang membawa lebih kurang 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, dan Jawa Timur. Ini belum dihitung yang menggunakan transportasi massal, misalnya kereta api dan kapal dan angkutan udara serta mobil pribadi,” ungkapnya.

Presiden menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah mencegah meluasnya Covid-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. ”Oleh sebab itu, di tengah merebaknya pandemi Covid-19, adanya mobilitas orang yang sebesar itu sangat berisiko memperluas Covid-19, bahkan laporan yang saya terima dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jogjakarta, pergerakan arus mudik sudah terjadi lebih awal dari biasanya,” kata Presiden.

Arus mudik itu, menurut Presiden Jokowi, sudah berlangsung sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020. ”Telah terjadi percepatan arus mudik, terutama dari pekerja informal di Jabodetabek ke provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Jogjakarta dan Jawa Timur,” kata Presiden.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur untuk melarang warganya pulang ke kampung halaman masing-masing. Ganjar meminta warga yang berada di DKI Jakarta tetaplah di Jakarta. Begitu pula mereka yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Bahkan, Ganjar sepakat dengan Gubernur Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk mengategorikan seluruh pemudik sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP) Covid-19. Ganjar mengungkapkan hal itu tak terlepas dari arus mudik yang terjadi lebih awal. Dia mencatat hingga 26 Maret 2020 ada 66.871 orang pemudik dari berbagai provinsi yang pulang ke Jawa Tengah dengan Wonogiri menjadi wilayah dengan pemudik terbanyak, yakni 42.838 orang.

Terpisah, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengaku ada sejumlah item dalam APBN 2020 yang bisa direlokasi untuk penanganan Covid-19 dan bisa digunakan, terutama jika pemerintah menerapkan lockdown atau Karantina Wilayah.

Dia mencontohkan diantaranya anggaran dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebesar Rp131,2 trilun lalu dari anggaran untuk Ketertiban dan Keamanan yang mencapai Rp162,7 triliun. ”Ini bisa direalokasikan sesuai dengan prioritas kegiatannya untuk menambah anggaran di fungsi kesehatan dan perlindungan sosial,” kata Mekeng dalam keterangan tertulisnya.

Ditambahkan, realokasi juga dapat diambil dari belanja barang dan modal sesuai prioritas yang totalnya mencapai Rp523,9 triliun. Menurut dia, relokasi dapat dilakukan dari belanja honorarium, perjalanan dinas dan paket rapat, pembatasan Rapat Dalam Kantor (RDK) dan konsinyering bagi Kementerian dan Lembaga serta melakukan penundaan belanja modal yang sifatnya tidak strategis.

Menurut mantan Ketua Komisi XI DPR itu, realokasi anggaran bisa juga dilakukan dengan memperhatikan belanja yang dilakukan oleh kementerian/lembaga. ”Caranya dengan menentukan prioritas kegiatan yang dapat dilakukan penundaan tanpa mengganggun kinerja dari masing-masing kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Dalam cluster tersebut menurut dia, bisa dilakukan realokasi anggaran di Kemhan sebesar Rp131,18 trilun dan Kementerian PUPR sebesar Rp120,2 trilun Dia menilai di Kemhan ada Rp14 trilun yang bisa direlokasi dari dana program modernisasi Alutsista sementara di Kementerian PUPR ada sejumlah pos yang bisa direlokasi seperti program pembinaan dan pengembangan infrastruktur pemukiman sebesar Rp22 trilun.

”Lalu program penyelenggaraan jalan Rp42 trilun, program pengelolaan SDA sebesar Rp43 trilun dan dan program pengembangan perumahan sebesar Rp8 trilun,” katanya. Selain realokasi anggaran, Mekeng mengatakan pemerintah bisa melakukan negosiasi untuk melakukan restrukturisasi pembayaran bunga utang karena total beban pembayaran bunga utang pada APBN 2020 mencapai Rp292,3 triliun.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menilai penggunaan SILPA APBN 2019 yang diperkirakan sebesar Rp46,4 Trliun dapat digunakan secara optimal untuk penanggulangan wabah Covid-19. ”Selain sisi kesehatan dan ekonomi, sisi keamanan juga harus menjadi perhatian dalam menghadapi wabah corona karena dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Karena itu, anggaran operasional untuk menjaga keamanan (TNI & POLRI) juga harus menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menilai dengan realokasi anggaran, restrukturisasi pembayaran bunga utang, maupun SILPA 2019 ke peningkatan Belanja Sosial, diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi wabah corona dengan mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dia mengatakan, anggaran tersebut juga dapat digunakan untuk memproduksi kebutuhan APD dan alat penunjang kesehatan lainnya dengan mengalihfungsikan pabrik-pabrik yang ada, pada indstri yang pabriknya tidak berproduksi karena melemahnya permintaan, untuk memproduksi kebutuhan APD dan alat kesehatan. (fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah Umar

Comment

Loading...