Firli Cs Dinilai Langgar UU KPK, Tak Ungkap Calon Deputi Penindakannya

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang enggan mengungkap tiga nama calon Deputi Penindakannya. Terlebih proses seleksi tes kesehatan dan wawancara akan dilakukan di tengah pandemi virus korona atau Covid-19 pada 2 sampai 7 April 2020.

“Hingga saat ini nama-nama calon Deputi Penindakan tidak kunjung dibuka ke publik. Pimpinan KPK dapat diduga melanggar aturan yang harusnya dijalankan sesuai dengan UU KPK Pasal 5 yakni keterbukaan dan akuntabilitas,” kata peneliti ICW, Wana Alamsyah kepada JawaPos.com, Selasa (31/3).

Wana menduga, proses seleksi pejabat KPK yang tak terbuka pada era Firli Bahuri membuat publik curiga adanya agenda terselubung. Menurutnya, bisa saja pimpinan KPK menempatkan orang-orang tertentu khususnya untuk Deputi Penindakan.

“Jika proses seleksi pimpinan KPK saja terbuka, mengapa pimpinan KPK tidak berlaku hal yang serupa? Hal ini makin membuktikan kecurigaan publik bahwa ada indikasi agenda terselubung untuk menempatkan pejabat tertentu di KPK,” sesal Wana.

Padahal, dalam situasi pandemi saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta instansi pemerintah termasuk KPK untuk bekerja di rumah. Menurutnya, jika proses seleksi berlanjut, maka Pimpinan KPK telah mengabaikan instruksi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Apalagi, lokasi gedung KPK di Jakarta yang mana merupakan wilayah episentrum penyebaran COVID-19. Jika tetap dilanjutkan, hal ini memperkuat dugaan publik bahwa pimpinan KPK sengaja untuk mempercepat proses untuk meloloskan pihak-pihak tertentu.

  • Bagikan