Malaysia Batasi Bantuan Swasta, 1,5 Juta TKI Terancam Kelaparan

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. (Istimewa)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Pemerintah Malaysia mengambil kebijakan memperpanjang masa lockdown di negara tersebut. Selain itu, Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri baru saja mengeluarkan larangan bagi Non Governmnet Organization (NGO) untuk langsung menyerahkan bantuan ke masyarakat terdampak.

Diketahui sebanyak 2,5 juta Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia terdampak langsung akibat kebijakan pemerintah Malaysia ini. Tak hanya itu Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia tidak dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan WNI termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang jumlahnya tak kurang dari 1,5 juta.

Atas permasalahan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah bertindak cepat melobi pemerintah Malaysia, agar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan melalui pelibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO yang terdaftar.

“Pemerintah harus bertindak cepat dan tepat dalam melobi pemerintah Malaysia. Ada kewajiban dan kemanusiaan yang harus didahulukan karena perpanjangan lockdown di Malaysia,” katanya melalui rilis yang diterima fajar.co.id, Selasa (31/3/2020).

Pelibatan NGO sangat penting, pasalnya sebagian perwakilan resmi pemerintah, di seluruh Malaysia tidak akan mampu untuk menjangkau dan apalagi memenuhi kebutuhan para PMI tersebut.

“Saat ini yang dibutuhkan adalah gerak cepat Pemerintah dan dengan izin Pemerintah Malaysia, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh lembaga-lembaga sosial yang ada di Malaysia dalam melakukan advokasi dan perbantuan bagi WNI dan PMI. Kebutuhan mereka sudah sangat mendesak. Pemerintah jangan terlalu lama dan harus cepat bertindak,” tegasnya.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar