Pilkada Serentak Ditunda Antara 6 sampai 12 Bulan

Selasa, 31 Maret 2020 16:36

Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mujahid

FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 terpaksa ditunda akibat wabah Covid-19 yang makin meluas di Indonesia.

Keputusan ini disepakati dalam rapat kerja yang digelar Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Senin 30 Maret 2020.

Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mujahid mengatakan selain menyepakati penundaan tahapan pilkada, mereka juga menyetujui 3 opsi jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020.

Sodik menjelaskan salah satu dari tiga opsi yang ditawarkan KPU adalah Pilkada 2020 digelar antara Maret 2021 sampai dengan September 2021, atau mundur 6 sampai 12 bulan dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

“Ada tiga opsi yang ditawarkan KPU terkait jadwal pelaksanaan Pilkada serentak, pertama ditunda 3 bulan, pemungutan suara 9 Desember 2020. Kedua ditunda 6 bulan, pemungutan suara 12 Maret 2021. Ketiga ditunda 12 bulan, pemungutan suara 29 September 2021,” terang politisi Gerindra ini saat dihubungi fajar.co.id melalui pesan singkat, Selasa (31/03/2020).

Di samping itu, DPR juga meminta pemerintah mengalihkan anggaran Pilkada 2020 yang belum terpakai untuk penanganan virus corona.

“Kami juga meminta dana Pilkada yang belum terpakai sebaiknya dialokasikan untuk penanganan Covid-19,” tandasnya.

Lebih lanjut, Sodik juga mendorong pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai payung hukum penundaan Pilkada serentak tersebut.

Bagikan berita ini:
5
5
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar