Tuding Pemerintah Hindari Jamin Kebutuhan Rakyat, Janzen: Enak Sekali Boss

Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon. (Twitter).

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan kebijakan darurat sipil sebagai langkah tegas membatasi aktivitas sosial guna meredam wabah virus corona di tanah air. Rencana darurat sipil ini mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon menilai, langkah Presiden Jokowi menghadapi wabah corona di tanah air dengan pendekatan politik. Ia menyebut darurat sipil sebagai kebijakan ‘cuci tangan’.

“Sejak awal kami sudah menunda politik pak Jokowi. Tapi anda malah menghadapi wabah corona ini dengan pendekatan politik. Darurat sipil ini kebijakan “cuci tangan” dan power oriented. Anda ingin mengendalikan publik tapi tidak mau menanggung hidup mereka.” Tulis Jansen melalui akun twitternya, dikutip Selasa (31/3).

Dia menilai, pasal 59 yang dipakai sebagai pembatasan sosial, membuat pemerintah tak punya tanggung jawab atasi kebutuhan dasar banyak orang.

“Tega sekali Anda Pak. Dengan memilih Pembatasan Sosial (Pasal 59) pemerintah tak punya tanggung jawab atas kebutuhan dasar banyak orang,” kata dia.

Hal ini akan berbeda dengan Karantina Wilayah yang mana menggunakan pasal 55.

“Sudah kebutuhan tidak dijamin, privasi mau dimasuki lagi. Ini perang lawan wabah pak! Bukan dengan rakyat sendiri,” ujar dia.

“Darurat sipil kewajiban minim, kekuasaan bertambah, enak sekali boss,” pungkas Jansen. (dal/fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah Umar

Comment

Loading...