Wacana Darurat Sipil, Refly Harun Bilang Rakyat Tunggu Jaminan Sosial

Refly Harun--jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Presiden Joko Widodo meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau phisycal distancing dilakukan lebih tegas. Bahkan usulan diterapkannya darurat sipil tengah dipertimbangkan pemerintah.

Tahapan terbaru yang ditempuh pemerintah guna percepatan penanggulan covid-19 ini menuai kritik dari sejumlah pihak.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun melalui cuitannya di Twitter menjelaskan perbedaan mendasar antara darurat sipil dan karantina wilayah.

Menurut Refly, tujuan diterapkannya darurat sipil untuk menertibkan masyarakat yang berkenaan dengan keamanan negara, misalnya adanya kerusuhan dan lumpuhnya negara.

Sementara saat ini rakyat Indonesia tengah dihadapkan dengan virus mematikan atau wabah menular.

Lalu apa perbedaan mendasar antara kedua skema ini? Menurut Refly, darurat sipil hanya memberi kewenangan agar rakyat patuh terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Sementara skema karantina wilayah, pemerintah berkewajiban menanggung beban ekonomi rakyat selama masa penerapannya.

“Beda mendasar antara darurat sipil dan karantina wilayah. Jelas beda. Satu cuma memberikan kewenangan, satunya lagi kewajiban,” cuit Refly di akun Twitter miliknya @ReflyHZ seperti dikutip fajar.co.id, Selasa (31/03/2020).

Kata Refly, justru saat ini yang dinantikan masyarakat adalah adanya jaminan sosial, kesehatan, dan ekonomi yang ditunaikan pemerintah untuk kemaslahatan bangsa dalam menghadapi kasus corona ini.

“Yang ditunggu rakyat, kewajiban yang ditunaikan, bukan memperbesar kewenangan hingga tak terbatas,” tegasnya.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar