35 Ribu Napi Dibebaskan saat Pandemi, Supriansa: Demi Kemanusiaan

FOTO: ISTIMEWA

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi III DPR menilai permasalahan over capacity (kelebihan kapasitas) yang terjadi di sebagian besar Lembaga Permasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia sangat berbahaya di saat meluasnya wabah virus Corona (Covid-19) ini.

Untuk itu dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang dilakukan melalui sambungan teleconference, Rabu (01/04/2020). Komisi III DPR RI meminta Menkumham untuk menerapkan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Demi menjalankan jaga jarak maka dalam waktu dekat kemungkinan Kemenkumham akan membebaskan sekitar 35 ribu napi sesuai standar yang ada. Ini patut kita dukung demi kemanusiaan dan menyelamatkan nyawa orang-orang yang ada dalam lapas,” kata anggota Komisi III DPR RI, Supriansa kepada fajar.co.id, Rabu (1/4/2020).

Supriansa menyebutkan, meski sedang menjalani hukuman, narapidana tetap harus mengikuti protokol kesehatan dalam menghadapi Covid-19 seperti physical distancing atau pembatasan jarak fisik.

Jika hal tersebut tidak dilakukan, dikhawatirkan virus tersebut akan sampai ke Lapas dan Rutan, maka akan sulit penanganannya. Dimana menurut Adies, penanganan virus ini di luar saja sangat sulit, terlebih lagi jika terjadi di Lapas atau Rutan.

“Komisi 3 meminta Kementerian hukum dan HAM untuk memperhatikan nasib para narapidana apalagi hampir semua lapas di Indonesia mengalami over kapasitas,” jelasnya.

Tak hanya soal lembaga permasyarakatan, Komisi III DPR RI juga meminta Kemenkumham menjalankan aturan imigrasi di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya membatasi akses keluar masuk dari negara lain.

“Secara pribadi bahkan saya berharap agar semua orang dari negara China, Korea, Iran dan Italia sebaiknya di tolak saja. Jangan lagi keluarkan visanya demi menjaga penyakit menular,” pungkasnya. (Mirsan/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam

Comment

Loading...