Anggaran kesehatan, tutur Jokowi, diprioritaskan untuk melindungi para tenaga kesehatan. Mereka selama ini berada di garda terdepan dalam menangani wabah sehingga memerlukan perlindungan ekstra. Anggaran bagi mereka yang paling utama akan dirupakan alat pelindung diri (APD).
Sementara itu, anggaran jaring pengaman sosial digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Khususnya mereka yang masuk kategori miskin. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta penerima manfaat. ’’Besaran manfaatnya akan dinaikkan 25 persen,’’ ujar Jokowi.
Dampaknya, komponen bantuan untuk ibu hamil sejumlah Rp 2,4 juta setahun naik menjadi Rp 3 juta setahun. Begitu pula komponen anak usia dini yang menjadi Rp 3 juta per tahun dan penyandang disabilitas Rp 2,4 juta per tahun. Insentif tersebut berlaku efektif per bulan ini.
Jokowi melanjutkan, pemerintah juga mengantisipasi pengadaan kebutuhan pokok. Jadi, selain memastikan masyarakat bisa membeli bahan pokok, pemerintah memastikan barangnya tersedia dalam jumlah cukup. Pemerintah mencadangkan Rp 25 triliun untuk memenuhi bahan pokok beserta operasi pasar.
Presiden juga memastikan bahwa relaksasi kredit mikro bakal berjalan. Yakni, keringanan pembayaran kredit bagi mereka yang berpenghasilan harian. Misalnya, pelaku UMKM, pekerja informal seperti ojek online, sopir taksi, hingga nelayan. Dengan catatan, nilai kreditnya masih di bawah Rp 10 miliar.
”OJK sudah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan berlaku mulai April ini,” ucap Jokowi. Pengajuan penundaannya bisa dilakukan melalui e-mail atau bahkan WhatsApp. Tidak perlu sampai harus datang ke kreditor. Belum lagi berbagai kebijakan moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral.
