Di bidang nonfiskal, pemerintah juga mempermudah ekspor dan impor demi menjamin ketersediaan barang di dalam negeri. Termasuk bahan baku industri. Yakni dengan menyederhanakan larangan terbatas ekspor maupun impor. Juga percepatan layanan proses ekspor dan impor melalui national logistic ecosystem.
Perppu, tambah Jokowi, juga dibuat untuk mengantisipasi defisit APBN yang tahun ini diperkirakan mencapai 5,07 persen. Harus ada relaksasi defisit APBN di atas 3 persen. Relaksasi itu juga akan berlaku bagi APBN 2021 dan 2022. Hanya tiga tahun. ”Setelah itu kita akan kembali ke disiplin fiskal maksimal defisit 3 persen mulai 2023,” tambahnya.
Perppu tersebut segera diundang-undangkan dan dilaksanakan. Dalam waktu dekat pula, pemerintah akan menyampaikan ke DPR agar dapat disetujui menjadi UU. Sehingga dasar hukum untuk langkah mitigasi Covid-19 semakin kuat.
Sementara itu, BI memastikan terus melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah. Harapannya, mampu menjaga mekanisme, kenyamanan, dan mengantisipasi kepanikan di pasar.
”BI membeli SBN (surat berharga negara) yang dilepas investor asing sebesar Rp 172,5 triliun year to date. Sebesar Rp 166,2 triliun di antaranya yang dilepas investor asing,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual kemarin. Dia memastikan, saat ini rupiah bergerak dalam mekanisme pasar yang baik. Sebab, tekanan global cukup mereda. Meski ketidakpastian masih relatif tinggi. Kemarin rupiah diperdagangkan di level Rp 16.350 per USD.
Perry mengungkapkan, saat ini cadangan devisa lebih dari cukup. Data hingga akhir Februari, tercatat USD 130,4 miliar. Untuk langkah lanjutan, BI akan menjalin koordinasi kementerian/lembaga terkait. Dia juga mendorong agar bank menurunkan bunga kreditnya. Sebab, BI telah memberikan stimulus penurunan suku bunga acuan 25 basis poin (bps) menjadi 4,5 persen. Diikuti penurunan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 3,75 persen dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps.
