Kemenkumham Sulbar Ikut Raker dengan Komisi III Soal Penanganan Covid-19

FOTO: ISTIMEWA

FAJAR.CO.ID, MAMUJU — Komisi III DRR RI melakulan rapat kerja secara virtual melalui aplikasi zoom dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan seluruh Pimpinan Tinggi Madya, dan Kepala Kantor Wilayah se Indonesia. Hal itu terkait pembahasan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Lapas /Rutan dan tempat pemeriksaan Imigrasi, Rabu (1/4/2020).

Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir selaku pimpinan rapat yang diikuti 43 anggota DPR RI Komisi III menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan didalam Lapas/Rutan maupun tempat pemeriksaan imigrasi. Yakni overkapasitas, sehingga tdk ada jarak satu sama lain dan masih sangat berdampak jika ada yang terkena virus ini.

“Dan untuk keimigrasian perlunya pengawasan ketat bagi orang asing yang masuk wilayah Indonesia,” ucap Adies. Menteri Hukum dan HAM RI Yasona H. Laoly menyampaikan telah melakukan berbagai langkah dalam penanganan covid-19. Yakni melakukan sterilisasi, antara lain kunjungan keluarga kepada WBP diganti dengan video call, pelaksanaan sidang daring atau online bekerjasama dengan instansi terkait (Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri).

“Terkait dengan keimigrasian telah dilakukan pengawasan ketat bagi Warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia,” kata Laoly. Hal sama disampaikan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Elly Yuzar bahwa Lapas dan Rutan wilayah Sulbar telah melakukan hal tersebut. Juga bagi setiap petugas yang masuk harus distrelisasikan menggunakan bilik antiseptic dan telah dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (ADP).

Wisnhu Daru Fajar selaku Kepala Divisi Kemigrasian menyatakan untuk keimigrasian wilayah Sulawesi Barat juga telah melakukan pengawasan ketat bagi orang asing. Terutama pemantauan maupun pendataan lalulintas para WNA yang datang dari negara terjangkit seperti Cina, Italia dan lainnya.

“Sedangkan pegawai Kanwil Kumham Sulbar telah diberlakukan kerja dari rumah alias Work From Home(WFH) dan sistem piket satu orang tiap divisi agar ruangan tidak terjadi kekosongan,” ucap Kadiv Administrasi Kemenkumham Sulbar, Mutia. (rls)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam

Comment

Loading...