Kementerian Keuangan Kejar Pajak Netflix dan Zoom

Rabu, 1 April 2020 17:37

Sri Mulyani

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah gejolak ekonomi nasional, pemerintah sedang menyusun aturan pemungutan pajak digital untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi elektronik seperti Netflix dan Zoom.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, akibat wabah corona pergerakan transaksi elektronik semakin meningkat menyusul adanya kebijakan work from home sehingga kegiatan kerja banyak dihabiskan di rumah.

Aturan pemungutan pajak untuk kegiatan elektronik diatur di dalam Pasal (6) yang menyatakan bahwa pemerintah akan memungut pajak dari kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dari subyek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

Ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) berupa peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu, penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu, dan/atau pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu.

Sri Mulyani mencontohkan potensi pemungutan pajak transaksi elektronik diantaranya aplikasi video confrence Zoom dan layanan penyedia film digital Netflix.

Kedua aplikasi ini mendapatkan banyak keuntungan di tengah penerapan physical distancing di Indonesia.

“Aplikasi Zoom perusahaannya tidak ada di Indonesia, tidak mungkin kita pajaki. Tapi kegiatan ekonominya sangat besar. Saya yakin kondisi saat ini banyak yang pakai dan itu basis pajak kita ke transaksi digital dan ekonomi,” kata dia. (endra/fajar)

Komentar