PSBB dan Darurat Sipil, Perlukah?

Rabu, 1 April 2020 09:37

Oleh: Aditya Nurullahi Purnama (Tenaga Ahli DPR RI)

FAJAR.CO.ID — Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibarengi dengan rencana Darurat Sipil sebagai langkah lanjutan untuk menangani wabah Covid-19. Keputusan tersebut jelas mengejutkan sejumlah pihak, dari kalangan masyarakat sampai pemerintah daerah. Kebijakan tersebut dinilai jauh dari ekspektasi yang menghendaki karantina wilayah sebagai alternatif. Bahkan sebelumnya, inisiatif muncul dari sejumlah daerah maupun masyarakat akar rumput untuk menerapkan karantina wilayah seperti di Tegal, Papua, dan masyarakat di kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta.

Inisiatif tersebut hadir sebagai langkah antisipatif untuk mencegah penularan virus mengingat dari waktu ke waktu terus terjadi lonjakan kasus dan meluasnya titik sebaran wabah. Kendati demikian, langkah inisiatif daerah tersebut dinilai sebagai langkah inkonstitusional mengingat wewenang untuk menerapkan kebijakan tersebut ada di pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Hal ini dikuatkan kembali oleh pernyataan Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2020 saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penangana Covid-19:

“Saya ingatkan kebijakan karantina kesehatan, termasuk karantina wilayah, adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah” sebagaimana dikutip dari Kompas, (30/3).

Jika mencermati kondisi terbaru terkait PSBB melalui pasal 59 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (KK) dan rencana darurat sipil melalui Perppu No 23 Tahun 1959 yang akan diterapkan pemerintah pusat, penulis mencatat terdapat tiga hal yang membuat kebijakan ini kurang relevan dengan apa yang dibutuhkan sekarang dalam penanganan wabah. Bahkan, tidak menutup kemungkinan penerapan kebijakan ini akan memperburuk situasi melalui dampak multidimensional yang ditimbulkan akibat kebijakan ini.

Pertama, aspek pemenuhan kebutuhan dasar hidup selama kondisi darurat kesehatan. Terkait kebijakan PSBB, pada pasal 59 sampai pasal 60 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (KK) tidak ada keterangan yang mengatur bagaimana peran negara dalam upaya memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari warga negara saat kondisi darurat kesehatan berlangsung. Begitupun dalam Perppu No 23 Tahun 1959.

Bagikan berita ini:
6
2
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar