Wacana Darurat Sipil, Fadli Zon: Upaya Pemerintah Lari dari Tanggung Jawab

Rabu, 1 April 2020 09:09

Anggota DPR RI, Fadli Zon

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) berencana menerapkan status darurat sipil dalam menghadapi wabah Covid-19. Hal itu disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat video conference dri Istana Bogor, Senin (30/3).

Anggota DPR RI, Fadli Zon mengatakan, keputusan darurat sipil merupakan keputusan yang aneh dan berbahaya.

“Saya sebut aneh, karena yang sedang kita hadapi saat ini adalah krisis kesehatan, bukan kekacauan keamanan. Sehingga, opsi menerapkan darurat sipil tentu saja mengherankan.” ujar Fadli melalui akun twitter miliknya, Selasa (31/3) malam.

Keputusan untuk menerapkan status darurat sipil juga, dia anggap berbahaya. Karena menurutnya, akan memberi kewenangan koersif kepada aparat keamanan dengan mengesampingkan prosedur hukum standar.

“Penguasa Darurat Sipil, sesuai ketentuan tersebut, misalnya, berhak mengadakan sensor terhadap penerbitan, tulisan, percetakan, dan lain-lain. Jadi, Presiden, sebagai Penguasa Darurat Sipil, mendapat kekuasaan ekstra yang sangat besar,” ujar Fadli Zon.

Padahal, lanjut Fadli Zon, yang dibutuhkan saat ini hanyalah Presiden cukup menggunakan kekuasaan sebagaimana telah diberikan oleh UU No. 6/2018. Itu sudah lebih dari cukup untuk mengatasi krisis!.

“Jadi, konyol sekali jika kini kita berusaha mengatasi public health emergency tadi dengan skema darurat sipil,” beber dia.

Wakil Ketua Gerindra ini menilai, pemerintah saat ini sedang bersiasat untuk lari dari tanggung jawab. Sebab dengan status darurat sipil, Pemerintah tak punya kewajiban memberikan apapun. Rakyat disuruh cari makan sendiri.

Bagikan berita ini:
8
8
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar