Menkeu Sri Mulyani Sebut Penanganan Covid-19 Butuh Respons Luar Biasa

Menteri Keuangan Sri Mulyani

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Dampak ekonomi akibat Covid-19 tidak bisa ditangani dengan kebijakan yang biasa-biasa saja. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah merespons dengan kebijakan yang bersifat extraordinary alias luar biasa.

“Ini inkonvensional, nonkonvensional, dan unorthodox, yang artinya tidak bisa disebut biasa lagi. Situasi ini adalah extraordinary atau di luar suasana biasa sehingga membutuhkan action dan policy yang extraordinary,” ujarnya di Jakarta, kemarin (1/4).

Negara-negara lain, kata dia, melakukan hal serupa.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, mencontohkan Australia yang memberikan jaminan income bagi seluruh pekerja dengan nilai minimum AUS 1.500 per orang. Kanada juga menggelontorkan stimulus fiskal hingga 6 persen dari PDB. Pemerintah Prancis juga memberikan stimulus 2 persen dari PDB.

’’Sering kita quote adalah Amerika Serikat, yaitu 10,5 persen PDB. Singapura yang biasanya sangat prudent, mereka dua kali melakukan revisi bujet karena ekonominya terdampak,’’ jelasnya.

Di Indonesia, pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Sebenarnya, Indonesia telah memiliki UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Namun, beleid itu dirasa belum cukup.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang dipusatkan dalam tiga hal. Yaitu, kesehatan, kondisi masyarakat atau social safety net, serta sektor keuangan. Total anggarannya mencapai Rp405,1 triliun.

Ani menjelaskan, dana tersebut bersumber dari beberapa pos. Di antaranya, sisa anggaran lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola badan layanan umum (BLU), serta dana dari pengurangan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN.

“Dalam financing deficit yang bertambah, ada banyak layer alternatif. Jadi, nggak ujug-ujug, Pak Perry (Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Red) saya butuh Rp400 triliun, tolong cetak duit. Nggak gitu,’’ tutur dia.

Pemerintah juga memperluas basis pajak. Ani menyebutkan, ada beberapa potensi pajak dari transaksi elektronik seperti aplikasi Zoom yang kini marak digunakan saat work from home. Pajak Netflix juga tengah diincar. ’’Ini basis pajak kita agar mampu melakukan pemungutan dan penyetoran PPN atas barang impor tidak berwujud dan platform luar negeri,’’ katanya.

Subjek pajak luar negeri juga didefinisikan sebagai mereka yang punya significant economic presence seperti Netflix dan Zoom. ’’Mereka tetap bisa jadi subjek pajak kita,’’ imbuh Ani.

Dalam waktu dekat, pemerintah menerbitkan pandemic bond. Surat utang itu nanti bisa dibeli BI, BUMN, maupun investor korporasi dan ritel. Pandemic bond diterbitkan untuk mencegah apabila market sangat volatile sehingga bisa menimbulkan harga yang tidak rasional.

Ani tetap optimistis pertumbuhan ekonomi nasional 2020 berada di angka 2,3 persen. Namun dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai negatif 0,4 persen.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, implementasi stimulus tersebut tidak akan berjalan lancar tanpa pembatasan mobilitas manusia. Dia tidak memungkiri bahwa pembatasan tersebut akan berdampak negatif terhadap perekonomian jangka pendek. ’’Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II akan melambat atau bahkan berkontraksi,’’ katanya.

Namun, dengan pembatasan itu, ekonomi bisa pulih lebih cepat. ’’Di sekitar akhir kuartal III hingga kuartal IV,’’ papar Josua.

Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani meyakini, jika ’’badai’’ virus korona berlalu, sektor ekonomi akan mendapat keseimbangan baru. Sebab, hampir semua negara dan semua sektor industri terkoreksi pertumbuhannya. ’’Covid-19 ini akan membuat suatu ekuilibrium baru di bidang ekonomi,’’ ujarnya. (jpc/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah Umar

Comment

Loading...