Menkeu Sri Mulyani Sebut Penanganan Covid-19 Butuh Respons Luar Biasa

Menteri Keuangan Sri Mulyani

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Dampak ekonomi akibat Covid-19 tidak bisa ditangani dengan kebijakan yang biasa-biasa saja. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah merespons dengan kebijakan yang bersifat extraordinary alias luar biasa.

"Ini inkonvensional, nonkonvensional, dan unorthodox, yang artinya tidak bisa disebut biasa lagi. Situasi ini adalah extraordinary atau di luar suasana biasa sehingga membutuhkan action dan policy yang extraordinary," ujarnya di Jakarta, kemarin (1/4).

Negara-negara lain, kata dia, melakukan hal serupa.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, mencontohkan Australia yang memberikan jaminan income bagi seluruh pekerja dengan nilai minimum AUS 1.500 per orang. Kanada juga menggelontorkan stimulus fiskal hingga 6 persen dari PDB. Pemerintah Prancis juga memberikan stimulus 2 persen dari PDB.

’’Sering kita quote adalah Amerika Serikat, yaitu 10,5 persen PDB. Singapura yang biasanya sangat prudent, mereka dua kali melakukan revisi bujet karena ekonominya terdampak,’’ jelasnya.

Di Indonesia, pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Sebenarnya, Indonesia telah memiliki UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Namun, beleid itu dirasa belum cukup.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang dipusatkan dalam tiga hal. Yaitu, kesehatan, kondisi masyarakat atau social safety net, serta sektor keuangan. Total anggarannya mencapai Rp405,1 triliun.

Ani menjelaskan, dana tersebut bersumber dari beberapa pos. Di antaranya, sisa anggaran lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola badan layanan umum (BLU), serta dana dari pengurangan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah umar


Comment

Loading...