Pemkot Makassar Didesak Terapkan Pembatasan Waktu Mudik

Kamis, 2 April 2020 18:37

Saharuddin Said

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Presiden Joko Widodo resmi meniadakan larangan lebaran Idul Fitri tahun 2020. Namun pemudik secara otomatis berstatus Orang dalam Pemantauan (ODP) serta diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

Terkait kebijakan tersebut, Anggota DPRD Kota Makassar, Saharuddin Said, meminta Pemkot bersiap menghadapi gelombang pemudik yang datang dari berbagai daerah.

Mengingat Kota Makassar merupakan pintu masuk utama untuk menuju ke daerah di Sulsel.

“Tidak salah jika pemerintah pusat memasukkan para pemudik sebagai ODP. Sehingga masyarakat harus cermat menyikapi imbauan ini,” kata Saharuddin, lewat sambungan telepon kepada fajar.co.id, Kamis (02/04/2020).

Sekretaris Komisi D DPRD Makassar ini mengusulkan untuk kota Makassar diterapkan karantina wilayah sebagai antisipasi pencegahan penularan covid-19, terutama dalam menghadapi gelombang pemudik yang bahkan telah berlangsung.

“Menurut saya tidak ada masalah untuk menerapkan karantina wilayah di Makassar. Jangan sampai pemudik membawa virus ke kampung halamannya. Sebaliknya pun begitu, pemudiknya yang sehat ketika pulang kampung malah tertular di kampungnya,” jelas dia.

Lebih lanjut, Saharuddin khawatir pada masa arus mudik berlangsung, justru Makassar sebagai pintu masuk utama di Sulsel menjadi sarang penyebaran virus corona.

Jika opsi karantina wilayah wilayah enggan diterapkan, lanjut Saharuddin, skema pembatasan waktu mudik juga dirasa efektif untuk menekan jumlah lonjakan pemudik yang datang.

Bagikan berita ini:
10
6
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar