Karyawan Indosat yang PHK Dapat Kompensasi Rp1 Miliar per Orang

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – PT Indosat Tbk telah mengalokasikan dana sebesar Rp633 miliar untuk membayar kompensasi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 625 karyawan.

Bila dihitung secara rata-rata, maka sebanyak 625 karyawan yang di PHK ini setidaknya akan menerima lebih dari Rp1 miliar biaya kompesansi yang dibayarkan perusahaan.

“Dengan dimulainya langkah-langkah ini, reorganisasi struktur perusahaan sebagian besar telah selesai,” ujar Director & Chief Human Resources Officer Indosat Ooredoo, Irsyad Sahroni dalam keterangan tertulisnya, kemarin (2/4).

Lebih jauh dia mengatakan, perusahaan akan menyalurkan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan diberikan Rp343 miliar bagi 328 karyawan. Dari jumlah tersebut belum termasuk bonus 2019 sebesar Rp18,3 miliar, yang diterima karyawan paling lambat pada 15 April 2020 mendatang.

Dari total PHK 677 karyawan, terdapat 52 di antaranya masih menolak pembayaran kompensasi dan masih bersengketa dengan perusahaan.

Hingga saat ini, kata dia, perusahaan masih melakukan mediasi dengan 52 karyawan tersebut melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

“Kami menghormati dan mengikuti proses yang mengacu pada prosedur dan hukum yang berlaku. Proses dimulai dengan pertemuan bipartit yang dilakukan pada akhir Februari lalu dan dilanjutkan dengan proses mediasi yang dipimpin oleh masing-masing Kantor Tenaga Kerja setempat sebelum merebaknya Covid-19,” kata Irsyad.

Indosat sendiri mengklaim telah memberikan pelatihan dan dukungan pasca kerja untuk karyawan korban PHK sejak Februari lalu. Mereka menyebutkan, perusahaan internasional, Ericsson mulai merekrut karyawan Indosat yang mengalami PHK untuk bekerja di grup perusahaan Ericsson.

Terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna menilai memang sejak lama kinerja perusahaan kurang menggembirakan, dan ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19.

“Selain disebabkan Covid-19, saya rasa secara teknikal memang kinerja Indosat beberapa tahun terakhir ini sedang kurang bagus. Jadi PHK mungkin keputusan yang tepat bagi perusahaan,” kata dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Kamis (2/4).

Menyoal karyawan yang terkena PHK, menurut dia, pemerintah harus turun tangan membantu untuk mencari solusi bagi para pengangguran baru. ‘Ya, pemerintah harus memberikan safety net bagi pengangguran baru,” tukas dia.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya bakal mengadukan Indosat kepada Organisasi Buruh Organisasi (ILO), badan di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Hal ini karena, Indosat dianggap melakukan PHK sepihak terhadap ratusan karyawannya.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai, Indosat telah melanggar asas kebebasan berserikat yang diatur dalam konvensi ILO Nomor 87 tentang kebebasan berserikat. Sebab, perundingan keputusan PHK disebut tidak melibatkan serikat pekerja.

Selain itu, Indosat juga telah melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang masih berlaku di Indonesia. “UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana jika terjadi PHK harus dirundingkan dulu ke serikat pekerja, ini yang tidak (Indosat) lakukan,” tegas dia. (din/fin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah Umar

Comment

Loading...