Ombudsman: Kantor Penyelenggara Pelayanan Publik Tidak Boleh Tutup

Loket antrean RSUD Polewali. (FOTO: HUMAS OMBUDSMAN SULBAR)

Fajar.co.id — Dampak dari mewabahnya virus corona di Sulawesi Barat terlihat dari beberapa kantor yang ditutup. Sebagaimana terjadi di Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Jumat (3/4/2020).

“Jangan mentang-mentang ada edaran menteri untuk melaksanakan pekerjaan dari rumah atau work from home sehingga banyak kantor yang ditutup. Kalau kantor ditutup berarti pelayanan kepada masyarakat akan terganggu bahkan tidak dipungkiri justru tidak ada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar.

Seperti gayung bersambut, pernyataan keras Lukman dibuktikan dengan data dan fakta yang ada di lapangan di mana terlihat kantor-kantor tertutup.

“Sudah ada masyarakat yang mengeluhkan hal ini. Mereka mengeluh karena kantor ditutup sehingga masyarakat tidak bisa mengurus keperluan mereka. Hal ini sangat tidak patut dan bertentangan dengan edaran menteri yang ada. Seharusnya PPK memastikan minimal terdapat 2 level pejabat struktural tertinggi tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” sambungnya.

Di tempat terpisah, Muhammad Asri selaku koordinator keasistenan pencegahan juga sangat menyayangkan hal ini.

“Kami sangat menyayangkan hal ini. Karena ini merugikan masyarakat selaku pengguna layanan. Kami harap Surat Edaran Gubernur tetap memperhatikan SE MenpanRB untuk memastikan bahwa tetap ada pegawai di kantor untuk melayani masyarakat. Kami kira bisa dilakukan opsi seperti sistem piket pegawai atau semacamnya. Selain itu, untuk memaksimalkan WFH yang dilakukan melalui pelayanan online setidaknya penyelenggara memasang pengumuman yang mencantumkan kontak pelayanan atau semacamnya,” sarannya. (rls)

KONTEN BERSPONSOR

Komentar