Pimpinan KPK Minta Naik Gaji, Firli Bahuri Cs Akhirnya Akui Sempat Membahas

KPK

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V akhirnya mengaku sempat ada pembahasan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), terkait hak keuangan Pimpinan KPK. Pembahasan wacana kenaikan gaji Firli Bahuri Cs terjadi pada Februari 2020.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menjelaskan, usulan hak keuangan Pimpinan melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 82/2015 telah disampaikan kepada pemerintah melalui Kemenkumham oleh Pimpinan KPK jilid IV yakni, Agus Rahardjo pada 15 Juli 2019. Salah satu pertimbangannya, adalah keseimbangan dengan pimpinan lembaga negara lainnya seperti MK dan MA yang menjadi rujukan.

“Sekitar September 2019, KPK meminta pihak eksternal untuk melakukan kajian agar lebih objektif, termasuk dengan tetap melihat keseimbangan dengan penghasilan pejabat di instansi lain,” kata Ali dalam keterangannya, Jumat (3/4).

Ali menyatakan, pada periode Pimpinan KPK saat ini, pembahasan dilakukan sekitar Februari 2020 atas undangan Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, KPK yang diwakili oleh Biro Hukum dan Biro SDM diundang oleh Kemenkumham untuk membahas mengenai usulan RPP tersebut, yang kemudian pihak Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan RPP tersebut telah masuk proleg dan akan dilanjutkan pembahasannya.

Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa ini menyebut, pada Maret 2020 sebelum isu Covid-19 merebak, pihak Kemenkumham kembali mengundang KPK, perwakilan Kemenpan RB, Setneg, dan Kemen Polhukam untuk rapat kembali membahas usulan RPP tersebut. Kemudian ditegaskan oleh pihal Kemenkumham bahwa pembahasan RPP tersebut tidak dapat dihentikan dan akan terus dilanjutkan mengingat sudah masuk program legislasi.

Namun, merespons situasi saat ini, di tengah mewabahnya Covid-19, Firli Bahuri Cs sepakat meminta penghentian pembahasan dan mengajak segenap pihak untuk fokus bekerja bersama mengatasi pandemi Covid-19.

“Kami harap Kemenkumham juga dapat menghentikan proses tersebut, karena ada aspek kemanusiaan yang lebih besar yang perlu kita hadapi bersama saat ini,” jelas Ali.

Oleh karena itu, KPK mengharapkan polemik yang beredar saat ini dapat dihentikan. “Kami sangat terbuka dengan masukan dan kritik dari publik, terutama terkait dengan bagaimana memenuhi harapan masyarakat agar KPK tetap konsisten melakukan pemberantasan korupsi,” tukas Ali.

Sebelumnya, Ketua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengklarifikasi soal adanya usulan kenaikan gaji sebesar Rp 300 juta. Firli mengklaim, usulan kenaikan gaji itu disampaikan jauh sebelum dirinya menjabat sebagai pimpinan KPK jilid V.

“Terkait usulan penyesuaian gaji pimpinan KPK sudah disampaikan atau diajukan oleh pimpinan lama, zaman Pak Agus Rahardjo, jauh sebelum pimpinan priode KPK sekarang, pada 15 Juli 2019. Namun sampai sekarang belum ada info terkini,” kata Firli dalam keterangannya, Kamis (2/4).

Namun, Firli tak menampik adanya rancangan Peraturan Presiden tentang hak keuangan, fasilitas dewan pengawas, yang sampai saat ini belum juga ada pembahasan. Menurutnya, hingga kini KPK masih fokus pada pengawasan anggaran penanganan virus korona atau Covid-19.

“Kami pimpinan KPK saat ini fokus dengan penanganan virus korona. Karena hal ini yang lebih prioritas,” beber Firli.

Polisi jenderal bintang tiga ini menyebut, pimpinan KPK saat ini tidak akan ada pembahasan terkait hak keuangan dan fasilitas pimpinan, pegawai dan dewan pengawas KPK. Kini, KPK tengah fokus melakukan pencegahan, koordinasi dan monitoring pengadaan barang dan jasa dalam upaya penanganan Covid-19.

“Jadi kalaupun ada usulan tentang hak keuangan pimpinan KPK, kami seluruh pimpinan meminta dibatalkan dan tidak dibahas,” tukas Firli. (JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad

Comment

Loading...