Pimpinan KPK Usulkan Kenaikan gaji, Pakar Hukum Pidana Menilai Jadi Komisi Pembela Korupsi

ILUSTRASI: Ketua KPK Firli Bahuri bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). (Dery Ridwansah/ JawaPoss.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Munculnya wacana kenaikan gaji pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disesalkan oleh para aktivis antikorupsi. Tak tanggung-tanggung usulan kenaikan gaji untuk Firli Bahuri Cs mencapai Rp 300 juta.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai keliru jika pimpinan KPK jilid V mengusulkan kenaikan gaji yang nominalnya sangat besar. Dia mengibaratkan bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan Komisi Pembela Korupsi.

“Apakah KPK terutama komisionernya masih berguna untuk bangsa Indonesia. Saya kira KPK sudah selesai, sudah menjadi Komisi Pembela Korupsi,” kata Fickar kepada JawaPos.com, Kamis (2/4).

Akademisi Universitas Trisakti ini pun mempertanyakan kinerja KPK jilid V yang belum genap satu tahun, kemudian ingin adanya kenaikan gaji. Terlebih, pimpinan KPK saat ini pun turut mendukung upaya pembebasan koruptor seperti apa yang diwacanakan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

“Telah terjadi pergeseran paradigma orientasi dalam tubuh KPK, terutama para komisionernya jilid 5 ini yang menuju ketiadaan. Karena itu, seharusnya KPK harus dibaca sebagai Komisi Pembela Koruptor. Kita tidak punya harapan lagi pasca perubahan pimpinan komisioner seiring dengan perubahan UU KPK yang baru,” beber Fickar.

Fickar memandang, KPK kini menjadi lembaga pemerintahan yang kegiatannya lebih bersifat selebrasi dan tidak ada lagi ciri atau tanda-tanda KPK sebagai penegak hukum yang independen. Menurutnya, kini KPK hanya tempat orang mencari nafkah.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar