Revisi UU ASN, Nur Baitih: Semoga Masih Bisa Diubah Sebelum Dikirim ke Presiden

Jumat, 3 April 2020 15:02

Korwil Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta, Nur Baitih

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Korwil Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta, Nur Baitih menyoroti Pasal 101 draf revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara) yang telah disetujui dalam Rapat paripurna menjadi usul inisiatif DPR, pada Kamis kemarin (2/4).

Menurut dia, ketentuan di pasal itu akan memberatkan bagi daerah. Seharusnya, ketentuan pada Pasal 101 ayat 3 ikut direvisi.

“Di pasal 101 ayat 3 terkait anggaran seharusnya jangan ada dua kalimat itu; PPPK di instansi pusat anggarannya dari pusat, PPPK di instansi daerah pakai anggaran daerah. Kenapa tidak dibuat semua anggaran PPPK dari APBN,” kata Nur Baitih, Jumat (3/4).

Dia menilai banyak daerah selama ini tidak mau mengajukan atau mengusulkan rekrutmen PPPK karena beban anggaran yang dikembalikan lagi ke daerah.

“Semoga masih bisa diubah ya sebelum dikirim ke Presiden,” tukas perempuan berhijab ini.

Pihaknya juga berharap, proses revisi ini tidak memakan waktu lama dan tidak menjadi tumpukan legislasi saja di Baleg DPR.

“Tetapi harus benar-benar dibahas. Dan ada gayung bersambut yang positif dari Pemerintah. Harus ada jawaban tegas dari pemerintah mau direvisi apa enggak nih UU ASN,” tandasnya.(fat/jpnn)

Berikut bunyi Pasal 101 di RUU ASN

Ketentuan Pasal 101 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Komentar