Revisi UU ASN, Nur Baitih: Semoga Masih Bisa Diubah Sebelum Dikirim ke Presiden

Jumat, 3 April 2020 15:02

Korwil Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta, Nur Baitih

Pasal 101

(1). Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK (2). Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan. (3). Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah. (4). Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2). (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

*Sumber: RUU ASN 2020

Komentar