Yasonna Dinilai Manfaatkan Pandemi Covid-19 untuk Keluarkan Koruptor

Jumat, 3 April 2020 00:43

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

“Jika benar ini Menkumham memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan teretentu. Jika pembatas usianya 75 sampai 80 tahun boleh lah, umur 60 tahun itu orang masih produktif dan energik. Hakim Agung saja pensiunnya 70 tahun artinya dianggap sudah tidak produktif lagi,” urai Fickar.

Seharunya penghukuman kepada koruptor, lanjut Fickar, dapat membuat efek jera. Karena fungsi lembaga pemasyarakatan, selain tempat melaksanakan hukuman juga sebagai tempat pembinaan.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonanga Lay mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Yasonna menilai keputusan itu tak lepas dari kondisi Lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas sehingga rawan terhadap penyebaran virus korona. Yasonna merinci, setidaknya empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan melalui proses asimilasi dan integrasi melalui mekanisme revisi PP tersebut.

Kriteria pertama, narapidana kasus narkotika dengan syarat memiliki masa pidana 5 sampai 10 tahun yang sudah menjalani dua pertiga masa tahanan.

“Akan kami berikan asimilasi di rumah. Kami perkirakan 15.442 [terpidana narkotika] per hari ini datanya. Mungkin akan bertambah per hari,” kata Yasonna saat menggelar rapat dengan Komisi III DPR melalui teleconference, Rabu (1/4).

Kriteria kedua, usulan pembebasan itu berlaku bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. “Ini sebanyak 300 orang,” beber politikus PDI Perjuangan ini.

Komentar