900 Ribu KK Dapat Bantuan

Infografis/fajar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Kelompok masyarakat terdampak korona akan mendapat bantuan sembako. Jumlahnya 900-an ribu KK.

Pemprov Sulsel mengacu pada basis data terpadu (BDT) Kemensos untuk menggelontorkan bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19. Rp13,3 miliar disiapkan untuk program ini.

Kepala Dinas Sosial (Dissos) Sulsel, Agustinus Appang mengatakan dari 900-an ribu kepala keluarga (KK) itu, 470 ribu di antaranya sudah mendapat skema bantuan selama ini melalui program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT), dan sebagainya.

“Jadi kita akan fokus saja ke sekitar 500 ribu KK. Supaya bantuan tidak menumpuk,” ungkapnya kepada FAJAR, Jumat, 13 April.

Akan tetapi, angka acuan ini masih bisa bergerak. Apalagi, ini masih berjalan proses verifikasi. Pihaknya minta kabupaten/kota untuk segera melaporkan datanya. Termasuk untuk data buruh harian.

“Selama ini kan masih banyak buruh harian seperti pekerja bangunan yang bisa bayar listrik, beli pangan. Namun karena Covid-19, pekerjaannya terhenti. Tak ada lagi gaji harian. Ini juga yang kami minta diverifikasi baik datanya,” tuturnya.

Data menjadi penting agar bantuan tepat sasaran. Apalagi, ada ancaman atau sanksi besar bila bantuan yang dikucurkan nanti bukan pada orang yang tepat. Ini sudah ditegaskan presiden.

“Makanya kita minta pendataan bagus. Jaring pengaman sosial ini sebenarnya kita kombinasi. Pusat, pemprov, dan daerah. Sulit bila hanya pemprov. Kabupaten/kota yang mesti lebih berperan. Kita hanya menyokong,” jelasnya.

Pemda kabupaten/kota disebutnya mesti bergerak cepat. Ada sejumlah stimulus yang didorong pusat. Termasuk adanya insentif bantuan langsung tunai (BLT), dan kartu prakerja.

“Kartu prakerja ini lumayan dapat Rp1 juta per bulan. Selain yang pencari kerja, kan juga untuk yang terdampak PHK akibat Korona,” bebernya.

Warga Diantarkan

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Jayadi Nas menambahkan untuk bantuan sembako ini digulirkan bagi KK yang terdampak sosial ekonomi akibat Covid-19. Pihaknya sudah rapat dengan OPD terkait seperti Dissos dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

“Untuk jaring pengaman sosial, Dissos sudah usulkan Rp13,3 miliar. Ini tentu akan disalurkan sesudah data valid. Penyalurannya pun delivery door to door. Bukan lagi kerumunan,” bebernya.

Selain itu, dana desa juga sudah ada instruksi untuk bisa dimanfaatkan hingga 40 persen untuk penanganan Covid-19. Ini juga sudah dijalankan Dinas PMD. Terutama untuk pencegahan Covid-19.

“Setiap batas desa sudah ada dibentuk posko kecil khusus. Ini untuk pencegahan lokal. Jadi dicek suhu tubuh, hingga dilakukan penyemprotan dan sebagainya,” bebernya.

Sembako Penting

Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Junaedi menuturkan stimulus yang diberikan ada panduannya. Sesuai arahan Presiden Jokowi, mesti tetap fokus pada menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kemudian menyiapkan jaring pengaman sosial.

“Seperti upaya pengadaan dan peningkatan fasilitas layanan pasien Covid-19. Termasuk mendorong upaya promotif dan preventif bagaimana hidup sehat agar bisa mengeliminir penyebaran Covid-19,” bebernya.

Terkait jaring pengaman sosial saat ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, minimal sembako. Pemprov juga melalu Dinas Sosial dan jaringannya hingga di tingkat desa/kelurahan melakukan pendataan dan identifikasi masyarakat terkena dampak.

“Perlu kita ketahui bahwa semua kebijakan yang berimplikasi terhadap penggunaan dana APBD, aturan mainnya harus jelas dan biasanya ditetapkan oleh pusat. Terakhir kita sudah refocusing sekitar Rp160 miliar dari rencana tahap awal Rp250 miliar,” tuturnya.

Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani juga dalam video conference bersama perwakilan Kemendagri melaporkan data umum terkait Covid-19 di Sulsel. Pemprov sudah mengupayakan melakukan perlindungan dan sekuritas sosial. Untuk melakukan proteksi, perlindungan dan jaminan sosial, tentu sudah melakukan refocusing.

“Hasil refocusing yang kita lakukan itu adalah Rp107 miliar untuk jaring pengaman sosial secara total,” terangnya.

Hayat menjelaskan, untuk melakukan refocusing tersebut secara efektif diperlukan Basis Data Terpadu (BDT) dari Kementerian Sosial. Data warga miskin sesuai BDT yang belum tersentuh, akan segera dipastikan dapat bantuan sebagai antisipasi dampak yang ditimbulkan Covid-19 ini.

“Untuk menghadapi wabah pandemi Covid-19 tersebut adalah sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya adalah dengan memastikan secara konkret jumlah bantuan. Sehingga, tidak terjadi tumpang-tindih pelaksanaan kerja di lapangan,” tukasnya. (fik/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : rasid alfarizi

Comment

Loading...