Merujuk Perppu 23/1959, Darurat Sipil Dinilai Tak Lagi Relevan

Jokowi.

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melontarkan wacana darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus korona atau Covid-19. Jika darurat sipil harus menggunakan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, maka hal ini dinilai melanggar konstitusi.

“Itu tidak bisa dilakukan jika acuannya Perppu 23/1959. Kalau dilakukan darurat sipil, malah melanggar konstitusi (UUD 1945),” kata praktisi hukum Universitas Jayabaya, Ricky Vinando dalam keterangannya, Jumat (3/4).

Ricky menyampaikan, Perppu Nomor 23 Tahun 1959 nomor 4 paragraf ke-3, disebutkan bahwa menurut undang-undang dasar kekuasaan, Pemerintah dipegang oleh Presiden yang dalam hal ini hanya bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Ricky, jika ditinjau dari segi hukum tata negara, Presiden Jokowi sudah tidak bisa memakai Perppu tersebut, jika mau menetapkan keadaan darurat sipil Covid-19. Namun situasi abnormal terjadi.

“Presiden Jokowi bukan sebagai mandataris MPR. Dengan kata lain tidak lagi diangkat oleh MPR, melainkan terpilih sebagai Presiden melalui mekanisme demokrasi, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu),” beber Ricky.

Ricky memandang, seharusnya Presiden Jokowi tak melontarkan wacana kebijakan darurat sipil yang acuannya Perppu 23 Tahun 1959. Seharusnya memang yang relavan saat ini merupakan karantina wilayah.

“Karena kalau dipaksakan darurat sipil walau ini sebagai opsi terakhir jika kondisi abnormal, tapi melanggar konstitusi. Karena memakai aturan hukum yang sudah tidak berlaku lagi,” tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Pemerintah menyiapkan skenario penanganan virus korona atau Covid-19 dari yang ringan, moderat hingga yang terburuk. Namun, opsi terburuknya menerapkan darurat sipil.

“Ya semua skenario itu kita siapkan, dari yang ringan, yang moderat, sedang, maupun yang terburuk,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (31/3).

Jokowi menyebut, darurat sipil disiapkan jika ada kondisi upnormal, namun untuk sekarang ini tidak diterapkan. “Darurat sipil itu kita siapkan jika ada kondisi upnormal, sehingga perangkat itu kita siapkan dan sampaikan. Tapi kalau kondisinya kayak sekarang ini ya tentu saja tidak,” ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, saat ini Pemerintah mengharapkan untuk diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB). Menurutnya, aturan ini sudah efektif berlaku setelah penandatanganan Peraturan Pemeritah dan Keputusan Presiden (Kepres).

“Saya harap provinsi, kabupaten dan kota, sesuai UU yang ada silakan koordinasi dengan Ketua Satgas Covid-19 agar semuanya kita memiliki sebuah aturan yang sama. Yaitu UU PP dan Keppres yang telah tadi baru saja saya tanda tangani,” pungkasnya. (JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad

Comment

Loading...