Merujuk Perppu 23/1959, Darurat Sipil Dinilai Tak Lagi Relevan

Jokowi.

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melontarkan wacana darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus korona atau Covid-19. Jika darurat sipil harus menggunakan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, maka hal ini dinilai melanggar konstitusi.

“Itu tidak bisa dilakukan jika acuannya Perppu 23/1959. Kalau dilakukan darurat sipil, malah melanggar konstitusi (UUD 1945),” kata praktisi hukum Universitas Jayabaya, Ricky Vinando dalam keterangannya, Jumat (3/4).

Ricky menyampaikan, Perppu Nomor 23 Tahun 1959 nomor 4 paragraf ke-3, disebutkan bahwa menurut undang-undang dasar kekuasaan, Pemerintah dipegang oleh Presiden yang dalam hal ini hanya bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Ricky, jika ditinjau dari segi hukum tata negara, Presiden Jokowi sudah tidak bisa memakai Perppu tersebut, jika mau menetapkan keadaan darurat sipil Covid-19. Namun situasi abnormal terjadi.

“Presiden Jokowi bukan sebagai mandataris MPR. Dengan kata lain tidak lagi diangkat oleh MPR, melainkan terpilih sebagai Presiden melalui mekanisme demokrasi, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu),” beber Ricky.

Ricky memandang, seharusnya Presiden Jokowi tak melontarkan wacana kebijakan darurat sipil yang acuannya Perppu 23 Tahun 1959. Seharusnya memang yang relavan saat ini merupakan karantina wilayah.

“Karena kalau dipaksakan darurat sipil walau ini sebagai opsi terakhir jika kondisi abnormal, tapi melanggar konstitusi. Karena memakai aturan hukum yang sudah tidak berlaku lagi,” tukasnya.

Komentar

Loading...