Merujuk Perppu 23/1959, Darurat Sipil Dinilai Tak Lagi Relevan

Sabtu, 4 April 2020 07:00

Jokowi.

Ricky memandang, seharusnya Presiden Jokowi tak melontarkan wacana kebijakan darurat sipil yang acuannya Perppu 23 Tahun 1959. Seharusnya memang yang relavan saat ini merupakan karantina wilayah.

“Karena kalau dipaksakan darurat sipil walau ini sebagai opsi terakhir jika kondisi abnormal, tapi melanggar konstitusi. Karena memakai aturan hukum yang sudah tidak berlaku lagi,” tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Pemerintah menyiapkan skenario penanganan virus korona atau Covid-19 dari yang ringan, moderat hingga yang terburuk. Namun, opsi terburuknya menerapkan darurat sipil.

“Ya semua skenario itu kita siapkan, dari yang ringan, yang moderat, sedang, maupun yang terburuk,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (31/3).

Jokowi menyebut, darurat sipil disiapkan jika ada kondisi upnormal, namun untuk sekarang ini tidak diterapkan. “Darurat sipil itu kita siapkan jika ada kondisi upnormal, sehingga perangkat itu kita siapkan dan sampaikan. Tapi kalau kondisinya kayak sekarang ini ya tentu saja tidak,” ujar Jokowi.

Bagikan berita ini:
6
4
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar