OJK Berikan Stimulus, Resiko Kredit Bermasalah Diprediksi Tepat Naik di Atas 3 Persen

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan stimulus relaksasi namun diperkirakan risiko kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) akan berada di atas tiga persan dari posisi saat ini 2,7 persen.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna mengatakan, di tengah kondisi seperti saat ini sudah pasti NPL akan melonjak tajam.

Dia menilai, langkah OJK dengan memberikan stimulus relaksasi terhadap perbankan sudah sangat tepat. Hanya saja, kata dia, dibutuhkan pengawasan yang super ketat dalam mengawal kebijakan tersebut. “Tinggal sosialisasi dan monitor kebijakan OJK tersebut,” kata dia dikutip dari Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (3/4).

Ariyo juga menyoroti kinerja OJK yang kurang optimal dalam mengawasi perbanakan di tengah pandemi corona. Hal itu juga salah satu meningkatkan laju NPL. “Juga OJK akhir-akhir ini selalu tidak update statistik perbankan Indonesia, sehingga membuat civil society sulit untuk memonitor NPL,” ujar dia.

Soal berapa kisaran kenaikan NPL, dia belum bisa mengkalkulasikannya. Namun, pandemi corona ini yang paling dirasakan dampaknya adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, , dan Menengah (UMKM). “Saya tidak tahu persis ya naik berapa namun kemungkinan besar akan sangat signifikan, terutama kredit usaha dan UMKM,” pungkas dia.

Sementara itu, Ekonom Senior Fauzi Ichsan mengatakan, kenaikan NPL lantaran mendapat tekanan dari imbas pandemi virus corona di Indonesia. Menurutnya, relaksasi untuk perbankan tak mampu menurunkan risiko kredit bermasalah.

“Stimulus relaksasi kredit justru membuat NPL melonjak di angka 15 persen dari poisis saat ini 11 persen. NPL bisa saja ditahan dengan restrukturisasi, kolektabilitas 1 dan kolektabilitas 2 direstrukturisasi, sehingga tidak turun ke kolektabilitas 3, kolektabilitas 4, atau kolektabilitas 5. Perlu dipertimbangkan kolektabilitas 1 dan 2 akan dampak ke cashflow, jangan sampai NPL secara accounting karena restrukturisasi dibolehkan,” ujarnya di Jakarta, kemarin (3/4/2020).

Dia menjelaskan, prediksi NPL di atas 3 persen merupakan skenario paling buruk apabila pemerintah tak mampu mengatasi para nasabah akibat merebaknya virus corona. Kondisi demikian, tentu kan berdampak pada kinerja perbankan secara nasional.

Lebih jauh dia mengatakan, jika terjadi risiko kredit yang saat ini sebesar 11 persen menjadi NPL semua, maka rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perbankan nasional sebesar 23 persen masih dapat diserap (absorb). “Namun dengan catatan, asalkan CAR perbankan relatif bagus masih 23 persen, kalaupun credit at risk 11 persen, jadi NPL masih bisa di-absorb oleh bantalan modal bank. Walaupun bagi bank tertentu akan kesulitan,” papar dia.

Menurut dia, modal perbankan nasional sampai saat ini masih kuat sehingga bisa menahan apabila terjadi krisis. Namun, kata dia, kondisi itu tak sama bila dilihat dari individual bank. “Berkaca pada 1998-1999 rekapitalisasi perbankan capai Rp600 triliun, NPL pada saat itu separuh dari balance sheet 40-50 persen. Jadi perbankan Indonesia pernah jauh lebih parah dari sekarang,” ucap dia.

Untuk itu, jika melihat modal perbankan saat ini, maka sangat kecil sekali akan terjadi krisis seperti pada 1998. Melihat pengalaman pada 1998, tentu saja pemerintah memiliki starategi untuk mitigasi risiko di tengah wabah corona. “Ya memang sekarang menantang, tapi tidak semenantang tahun 1998,” kata dia.

Sebelumnya, OJK memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit/pembiayaan bagi debitur perbankan.

Relaksasi tersebut bisa berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara yang berlaku sampai dengan maksimal satu tahun.(fin/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Adi Mirsan

Comment

Loading...